Rencana Impor 5 Juta Ton Beras, DPR Tanyakan Keberpihakan pada Nasib Petani

PEMERINTAH melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan berpotensi impor beras sebesar 5 juta ton pada tahun 2024.

Terkait rencana impor beras, Komisi IV DPR RI menyoroti tajam soal kebijakan tersebut sekaligus mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap nasib petani.

Alasan impor beras akibat El Nino juga dinilai tidak memiliki argumentasi kuat. Pasalnya, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia kerap mengimpor beras sepanjang tahun 2014-2023.

Baca juga : DPR dan Akademisi Dukung Penuh Program Pertanian Mentan Andi Amran

Terbesar, Pemerintah Indonesia memutuskan impor beras sebesar 3,06 juta ton pada tahun 2023.

Anggota Komisi IV DPR Slamet menilai bahwa rencana impor beras bukan merupakan langkah antisipatif.

Jika dibandingkan mengusahakan kesejahteraan bagi para petani, Slamet mengatakan pemerintah Indonesia malah akan semakin menjerumuskan para petani dalam jurang kemiskinan. 

Baca juga : Ada El Nino, Pagu Anggaran Pertanian RAPBN 2024 Malah Turun?

Dibandingkan impor beras, dirinya mendorong Pemerintah Indonesia berupaya berbenah diri. Satu di antaranya adalah mengevaluasi dan memperbaiki sistem logistik nasional. 

"Ini memprihatinkan. Impor ini bukan semata-mata karena El Nino. Pemerintah di sini harus transparan dan sepatutnya mengevaluasi," ungkap Slamet saat di Kota Palembang, Senin (29/1/2024).

Lebih lanjut, politikus Fraksi PKS itu mengingatkan tulang punggung kedaulatan pangan Indonesia adalah para petani.

Baca juga : Pengamat Minta Bapanas Dorong Bulog Maksimalkan Serap Gabah Petani

Ia menegaskan ketika musim panen seharusnya pemerintah Indonesia menyerap hasil panen, bukan malah mengutamakan impor. Jika dibiarkan, harga gabah yang dihasilkan para petani akan konsisten anjlok akibat impor beras. 

Perbaiki Data Beras Stok Nasional

Turut menegaskan, Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia berulang kali juga mengingatkan pemerintah Indonesia melalui Kementan untuk memperbaiki data beras stok nasional.

Baca juga : DPR: Masyarakat tak Perlu Khawatir, Stok Pangan Aman, Harga Stabil, Distribusi Lancar

Menurut Riezky, data ini vital untuk mengukur kebutuhan dan kekuatan pasokan beras yang diperoleh.

Tanpa usaha perbaikan ini, baginya, pemerintah Indonesia telah abai soal kedaulatan pangan negara. Sebab itu, ia konsisten mendorong upaya perbaikan data stok beras nasional. 

"Basis datanya dari mana? Perlu kita pertanyakan mengapa harus impor (beras)? Memang impor (beras) ini sebenarnya untuk siapa? Kalau bisa stabilisasi, masa serap gabah petani rendah ketika panen. Mengapa harus impor sebanyak itu?" pungkas politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Baca juga : DPR Tolak Rencana Impor Beras, Petani Sudah Maksimal Berproduksi

Sebagai informasi, Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia berpotensi impor beras hingga 5 juta ton pada 2024.

Rencana ini muncul lantaran adanya tantangan pertanian yang semakin kompleks dan potensi krisis pangan dunia.

Meningkatnya permintaan akan pangan pascapandemi Covid-19, menyebabkan harga pangan semakin mahal yang dapat mendorong terjadinya darurat pangan global.

Baca juga : Pemprov Sumsel Pastikan Beras Melimpah di Wilayahnya, 494 Ton Dikirim ke Jakarta

Hal ini juga dapat berpotensi mengancam stabilitas sosial ekonomi dan politik Indonesia.

Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan, rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 5 juta ton pada tahun ini masih bersifat antisipatif.

Namun pemerintah akan melihat hasil panen tahun ini sebelum melakukan impor. Apabila hasil panen tidak bagus maka impor dilakukan. (RO/S-4)

Baca juga : Jubir Wapres: Stok Beras dalam Negeri Tahun ini Cukup