Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PENGAMAT pertanian dari Universitas Lampung, Bustanul Arifin meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk melakukan penyerapan panen raya petani yang saat ini terus berlangsung di sejumlah daerah.
Menurut Bustanul, penyerapan ini penting dilakukan agar petani tidak khawatir dengan posisi gabah yang saat ini cukup melimpah. Demikian disampaikan Bustanul dalam program Indonesia Bisnis Forum TV One, Rabu (12/4).
"Yang pasti Bapanas harus mendorong Bulog agar melaksanakan perintah presiden yaitu serap sebanyak-banyaknya beras petani," ujar Bustanul.
Baca juga: Panen Raya 4 Juta Hektare, Mentan: Mampu Produksi Beras 13 Juta Ton
Bustanul mengaku khawatir jika kebijakan impor yang akan dilakukan pada tahun ini justeru malah mengganggu harga dasar dan cendrung merugikan petani di semua sentra.
Karena itu, dia berharap, Bapanas mampu menghitung semua risiko yang mungkin saja bisa menjatuhkan harga di tingkat petani.
Kebijakan Impor Beras Tak Bocor ke Pasar
"Apakah pemerintah bisa pastikan bahwa kebijakan impor itu tidak bocor ke pasar dan mengganggu harga gabah di tingkat petani. Itu sebetulnya yang harus hati-hati. Apalagi di lapangan pedagang memainkan harga," katanya.
Baca juga: Pengamat Ungkap Polemik Soal Panen Raya Padi dan Impor Beras
Dalam acara yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK mempertanyakan kebijakan impor beras yang akan dilakukan Bapanas tahun ini. Dia bertanya apakah Kebijakan tersebut merupakan kepentingan pemerintah atau kebutuhan rakyat.
Apalagi jika melihat data BPS di 5 tahun terakhir Indonesia mengalami surplus dengan jumlah yang juga tidak sedikit. Karena itu, Menurut dia, pasokan pangan tahun ini lebih dari cukup dan tidak perlu melakukan impor mengingat produksi dari tahun ke tahun terus berlebih.
Baca juga: Presiden: Impor Beras Dua Juta Ton untuk Antisipasi Kemarau Panjang
"Tahun 2018 produksi beras kita surplus 4,7 juta ton tapi kita malah impor 2,25 juta ton. Tahun 2022 kurang lebih surplus kita 1,3 juta ton tapi kita impor 500 ribu. Jadi sebetulnya pasokan kita tuh tidak kurang," uxap Amin.
"Toh kita selalu surplus. Masalahnya adalah menurut saya ini di tata kelola saja. Lalu kita jadi bertanya impor ini kepentingan pemerintah atau kebutuhan rakyat," jelasnya. (RO/S-4)
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan saat ini pemerintah telah siap untuk mengirimkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 ribu ton ke Palestina.
Peruri memperkenalkan pendekatan smart farming yang memungkinkan pemantauan kondisi lahan secara real-time.
PERKEMBANGAN teknologi digital membantu perkembangan sektor pertanian yang lebih transparan dan efisien. Hal itu membuat ekosistem pertanian menjadi lebih maju dan berdaya saing.
LSPR Institute of Communication and Business Jakarta melalui mahasiswa Batch 26 Kelas Excellence mendukung kegiatan pertanian perkotaan di Kampung Anggur RT 09, Jakarta Timur
APAPTF merupakan federasi yang secara aktif terlibat langsung dengan pemerintah Pakistan, dianggap sebagai perwakilan resmi dari seluruh insan pertanian yang ada di negara tersebut.
Dwikorita juga menegaskan pentingnya kesiapsiagaan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk merespons dinamika iklim yang semakin tidak menentu.
Pemerintah memastikan bantuan pangan beras mulai disalurkan pada Juli ini.
Keberadaan ritel modern sebagai mitra pemerintah sangat strategis dalam memperluas akses pasar, memperpendek rantai distribusi, serta menjaga pasokan dan harga pangan yang terjangkau
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan akan menyalurkan sebanyak 10 ribu ton beras sebagai bentuk bantuan kemanusiaan ke Palestina.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan bantuan pangan beras untuk periode Juni-Juli 2025 siap disalurkan kepada 18,3 juta penerima bantuan pangan (PBP).
Seluruh pengiriman ini dilakukan dalam skema Business to Business (B2B) antara petani jagung dan peternak layer yang difasilitasi oleh NFA untuk memperkuat rantai pasok jagung nasional.
Pemerintah akan memberikan perlindungan terhadap para petani dan peternak di dalam negeri seiring dimunculkannya rencana kebijakan penghapusan kuota impor oleh Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved