Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
Pemerintah memastikan bantuan pangan beras mulai disalurkan pada Juli ini. Bantuan yang menjadi salah satu paket stimulus ekonomi itu disalurkan secara one shoot atau alokasi 2 bulan dalam 1 kali kirim.
"Bantuan pangan beras bisa dilepas apabila ada penugasan. Penugasan ini melalu ratas atau rakortas dan perlu ada ABT (Anggaran Belanja Tambahan). Terkonfirmasi hari ini, ABT sudah ada, sehingga bantuan pangan beras bisa kita jalankan segera. Jadi mulai Juli Ini dan langsung one shoot," ujar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.
Sebagaimana diketahui, bantuan pangan beras 2025 menggunakan database penerima dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Adapun jumlah penerima ditargetkan mencapai 18.277.083 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Per keluarga akan menerima 20 kilogram beras. ABT yang dibutuhkan diestimasi sekitar Rp4,9 triliun.
"Jadi kenapa perlu waktu untuk ABT ini? Ini karena kita ikut prosedur. Kalau kata BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), saat kita mengeluarkan program, harus sudah ada anggarannya dulu. Jadi anggarannya masuk dulu, baru bisa disalurkan," sebut Arief.
Dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, beras ditetapkan menjadi komoditas utama penyumbang inflasi Juni 2025 secara bulanan dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dilaporkan, beras mencatatkan tingkat inflasi 1,00% dengan andil inflasi 0,04%.
Adapun intervensi pemerintah melalui bantuan pangan beras dinilai cukup berandil besar terhadap pengendalian inflasi beras. Di 2024 misalnya, inflasi beras sempat memuncak di Februari dengan torehan 5,32 %. Setelah bantuan pangan beras digelontorkan dengan alokasi 9 bulan, inflasi beras di Desember 2024 melandai hingga 0,1%.
"Kalau di 2025 ini, panen raya itu kan di Maret dan April, di mana produksi beras total sampai 10 juta ton. Begitu masuk Mei, Juni, panen mulai menurun. Ini polna nya begitu. Jadi kalau gabah itu, begitu produksinya turun, harganya akan naik. Kalau harga gabah naik, maka harga beras naik. Nah ini waktunya pemerintah melakukan intervensi dengan salah satunya bantuan pangan ke 18,27 juta KPM, sekaligus stimulus ekonomi juga," tuturnya.
Arief menuturkan pemerintah juga terus berkomitmen untuk konsisten menjaga harga petani. Ia menjelaskan harga gabah di petani harus tetap wajar dan baik, ia juga mengingatkan bahwa tidak boleh ada penurunan drastis saat bantuan pangan beras dikucurkan secara luas.
"Kita pengennya harga yang wajar. Kalau harga beras terlalu rendah, nanti petaninya yang terdampak juga. Jadi harus harga gabah yang wajar, harga beras di penggilingan yang wajar, dan harga beras di konsumen yang wajar. Jangan terlalu rendah di hulu, termasuk jangan terlalu rendah di hilir, kan daya beli 280 juta penduduk Indonesia juga harus hijau," pungkas Arief.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan bantuan pangan beras untuk periode Juni-Juli 2025 siap disalurkan kepada 18,3 juta penerima bantuan pangan (PBP).
PEMERINTAH memutuskan bahwa akan menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras untuk 16 juta masyarakat kurang mampu selama musim panen raya yang saat ini sedang berlangsung.
Keberadaan ritel modern sebagai mitra pemerintah sangat strategis dalam memperluas akses pasar, memperpendek rantai distribusi, serta menjaga pasokan dan harga pangan yang terjangkau
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan akan menyalurkan sebanyak 10 ribu ton beras sebagai bentuk bantuan kemanusiaan ke Palestina.
Seluruh pengiriman ini dilakukan dalam skema Business to Business (B2B) antara petani jagung dan peternak layer yang difasilitasi oleh NFA untuk memperkuat rantai pasok jagung nasional.
Pemerintah akan memberikan perlindungan terhadap para petani dan peternak di dalam negeri seiring dimunculkannya rencana kebijakan penghapusan kuota impor oleh Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved