Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
Pemerintah Indonesia tengah menjajaki opsi untuk melakukan impor 1 juta ton beras dari India pada tahun depan. Opsi impor beras akan dilakukan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkapkan produksi beras diperkirakan turun di tahun ini.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan, penambahan opsi impor 1 juta ton beras ini dilakukan untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) untuk Januari-Februari 2025.
"Satu juta ton itu tentunya melihat neraca dari produksi, kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya kita bisa sampai melewati bulan Februari. Biasanya bulan Desember, Januari, Februari itu produksinya memang agak di bawah. Jadi, kalau dilihat pattern-nya, Desember, Januari, Februari itu pattern-nya di bawah sehingga kita menyiapkan cadangan pangan," kata Arief saat ditemui di kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10).
Sebagaimana diketahui, awal bulan ini BPS memperkirakan produksi beras Indonesia akan turun 2,43% tahun ini menjadi 30,34 juta ton. Penurunan produksi beras ini akibat penundaan musim tanam dan panen di tengah cuaca kering yang lebih panjang pada tahun 2023.
Di sisi lain, walaupun tengah menyiapkan opsi impor 1 juta ton beras, pemerintah akan tetap mengutamakan produksi dalam negeri untuk penguatan CBP.
"Memang nomor satu adalah utamanya mengajar produksi dalam negeri. Tapi mana kala produksi dalam negeri dengan segala upaya, kan sudah lihat sendiri ya, pak Mentan, pak Wamen, timnya semua, kita semua sudah mengupayakan produksi dalam negeri. Tetapi, proyeksi dari BPS itu memang kurang. Jadi, memang kita harus ada cadangan," imbuhnya.
Sebagai informasi, hingga saat ini, realisasi impor beras yang masuk ke Indonesia baru tercatat sekitar 2,4 juta ton dari kuota impor 3,6 juta ton.
"Yang sudah masuk itu kan sekitar 2,4 juta ya. Jadi gini, import itu tidak semudah yang dibayangkan. Kita pokoknya prioritasnya adalah produksi dalam negeri," tandasnya. (Fal)
Guru Besar IPB University Edi Santoso mengapresiasi gebrakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang secara berani telah membongkar adanya praktek kecurangan kualitas beras.
Setelah ada keputusan, pemerintah akan memberikan waktu transisi untuk penyesuaian sehingga tidak serta merta langsung diterapkan.
PUBLIK disibukkan oleh pembahasan rencana pemerintah menghapus beras premium dan medium saat ini. Ke depan, hanya ada beras umum atau beras reguler dan beras khusus.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
Pemerintah tengah melakukan transformasi standar mutu dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk menjawab tantangan perberasan saat ini.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
Kebijakan tarif terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.
Kebijakan tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan menjadi salah satu tarif terendah yang diberikan AS untuk negara di kawasan Asia Tenggara.
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie mengingatkan Indonesia tengah menghadapi ancaman serius berupa tsunami barang impor.
Mendag Budi Santoso menyatakan belum melihat adanya indikasi kekhawatiran akan banjir impor pasca-pengaturan deregulasi dan relaksasi kebijakan impor
Ditjen Bea Cukai akan mengawal kelancaran proses bisnis dan logistik di pelabuhan agar tidak terjadi hambatan yang bisa menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha maupun negara.
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui produk inovasinya QLola by BRI menghadirkan fitur Digital Trade Finance yang memudahkan kegiatan transaksi perdagangan ekspor impor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved