Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PERUM Bulog Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) pekan ini mulai membagikan bantuan pangan berupa beras kepada sebanyak 584.661 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh wilayah Sulsel.
Pimpinan Wilayah Bulog Sulselbar, Fahrurozi, mengatakan bahwa instruksi penyaluran dari pusat sudah diterima dan proses teknis sedang dipersiapkan. Penyaluran akan dilakukan pekan ini.
“Pekan ini akan mulai kita salurkan dan perintah dari pusat juga sudah ada. Saat ini sedang proses menyiapkan sarananya, baik armada distribusi maupun tenaga lapangan,” ungkap Fahrurozi di Makassar, Minggu, (13/7).
Bantuan beras tersebut setara dengan sekitar 10% dari total populasi Sulsel yang mencapai 9,4 juta jiwa.
“Bantuan ini sangat penting, terutama di tengah harga beras yang masih cukup tinggi. Setiap KPM akan menerima 10 kilogram beras, yang disalurkan dua kali, sehingga totalnya mencapai 20 kilogram per penerima,” lanjut Fahrurozi.
Tingginya harga beras saat ini disebut sebagai dampak dari keterlambatan musim panen. Menurut Fahrurozi, masa panen berikutnya baru akan berlangsung pada akhir Juli hingga awal Agustus 2025.
“Panen saat ini sudah berkurang, baru akan panen lagi akhir Juli atau awal Agustus. Jadi penurunan harga beras kemungkinan baru terjadi pada periode itu,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, M. Ilyas, membenarkan bahwa harga beras di pasar sudah berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk merespons kondisi ini, pihaknya menggandeng Bulog dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) melalui Gerakan Pangan Murah di berbagai wilayah.
“Kami melakukan pemantauan harga harian dan menyiapkan neraca pangan untuk memastikan ketersediaan pangan pokok tetap aman dan harga tetap terkendali,” ujar Ilyas.
Secara nasional, Perum Bulog menargetkan penyaluran bantuan pangan kepada 18,27 juta KPM di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program penebalan bansos 2025 yang diinisiasi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah serta mengendalikan inflasi pangan.
Sebelumnya, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, M. Suyamto, menjelaskan bahwa bantuan disalurkan setelah adanya penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui surat pada 4 Juli 2025.
Sesuai arahan Bapanas, penyaluran dilakukan secara one shoot, atau pengiriman sekali untuk dua bulan alokasi sekaligus, yakni Juni dan Juli 2025.
“Kami memastikan seluruh lini distribusi Bulog siap bergerak. Beras yang disalurkan berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan terjaga kualitasnya,” ujar Suyamto.
Bulog menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pemerintah, termasuk melalui koordinasi lintas sektor dengan Bapanas, Kemensos, dan pemda, demi memastikan bantuan sampai tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat waktu.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam penguatan program bantuan pangan sebagai bentuk nyata kehadiran negara,” pungkas Suyamto. (LN/E-4)
Masyarakat yang menerima tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang setiap bulannya diperbaharui.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
BULOG mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Hal itu dinilai jadi angin segar bagi masyarakat saat harga beras tinggi.
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Kesepahaman Bersama ini menjadi acuan awal pembangunan SPP yang bertujuan mensinergikan sumber daya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pasokan pangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved