DIREKTUR Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menyampaikan sejumlah pertimbangan mendorong pemerintah daerah (pemda) memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha jasa hiburan.

Pelaku usaha di bidang jasa hiburan tertentu seperti kelab malam, diskotek, karaoke, bar dan spa saat ini keberatan dengan kebijakan pemerintah terkait penetapan pajak barang jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan di level 40%-75%. Untuk meringankan beban pelaku usaha, pemda dapat mengucurkan insentif fiskal seperti pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Ketentuan ini berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) pasal 101

"Insentif fiskal pajak hiburan di atas dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi," ujar Prianto kepada Media Indonesia, Minggu (21/1).

Baca juga : Penerapan Pajak Hiburan Minimum 40% Bergantung Kebijakan Kepala Daerah

Pertimbangan lainnya untuk pemberian insentif pajak hiburan ialah memerhatikan kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak.

Alasan lain pemda akan menggelontorkan insentif fiskal pajak hiburan yaitu untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Serta, pertimbangan mendukung kebijakan pemerintah daerah dan pusat dalam mencapai program prioritas daerah dan nasional.

Baca juga : Ketua DPRD Mengaku tidak Dilibatkan Bahas Perda Kenaikan Pajak Tempat Hiburan 40 Persen

"Tujuan insentif fiskal tersebut adalah untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi," tegas Prianto.

Penetapan tarif pajak hiburan ada ditangan setiap pemda. Kepala daerah akan membuat peraturan kepala daerah (perkada), lalu memberitahukannya kepada kepada DPRD. Lampiran pemberitahuan tersebut berupa pertimbangan kepala daerah di dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

"Dengan demikian, bola panas tarif pajak hiburan tertentu tersebut ada di gubernur/bupati/walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)," terang pengamat pajak itu.

Baca juga : Aspihja Kecewa Pajak Hiburan Malam Naik 40 Persen

Untuk melaksanakan skema kebijakan insentif fiskal pajak daerah di atas, pemerintah pusat perlu membuat peraturan pemerintah (PP). Isinya mengatur tata cara pemberian insentif fiskal. (Ins/Z-7)