Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menjadi satu-satunya bank syariah diantara 5 bank yang menjadi sampling dalam proses asesmen Mutual Evaluation Review (MER) FATF terkait penerapan APUPPT PPSPM (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal) dalam rangka proses Indonesia menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF). Artinya secara tidak langsung, BSI turut berkontribusi atas keberhasilan Indonesia sebagai anggota tetap FATF.
Direktur Compliance & Human Capital BSI Tribuana Tunggadewi mengucapkan selamat atas keberhasilan Indonesia menjadi anggota tetap FATF.
"BSI siap ambil bagian dalam penerapan APUPPT di lingkungan BSI. Perseroan juga senantiasa mendukung penuh PPATK dalam tindakan pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme dan kegiatan lain yang merugikan negara," kata Dewi, Kamis (2/11), melalui keterangan yang diterima.
Baca juga: BSI Telah Salurkan Pembiayaan untuk 57 Ribu Rumah Subsidi
FATF merupakan organisasi internasional yang fokus kepada upaya global pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal.
Pentingnya keanggotaan Indonesia di dalam FATF akan membawa dampak positif bagi kredibilitas perekonomian negara yaitu meningkatnya persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik dalam maupun luar negeri.
Baca juga: PPATK Tegaskan Cek Rp2 Triliun Terkait Kasus Kementan Bodong
Selain itu, dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh FATF diharapkan akan dapat memberikan kontribusi luas pada penentuan kebijakan strategis global terkait APUPPT sehingga semakin mempertegas Indonesia sebagai negara yang berintegritas dan mampu berkontribusi aktif di kancah internasional.
Lebih lanjut Dewi menyampaikan bahwa BSI menjunjung tinggi kredibilitas dan GCG (Good Corporate Governance) sebagai upaya menjaga kepercayaan nasabah dalam menjalankan praktik keuangan di perbankan syariah. (Try/Z-7)
Dalam pembiayaan syariah, penyediaan dana didasarkan pada prinsip kesepakatan antara pihak yang terlibat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Total ada sebanyak 78,4 ribu penerima manfaat dan 10 masjid telah mendapatkan bantuan dari Laznas BSMU selama Ramadhan.
Bank syariah adalah bisnis di bidang perbankan yang tugasnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik dan mudah bagi masyarakat secara luas
UNTUK menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional (JKN) dan meningkatkan keaktifan peserta bukan penerima upah (PBPU) BPJS Kesehatan gandeng BJB Syariah.tasikm
Pro-Life Jariyah-100, diluncurkan sebagai solusi proteksi dengan manfaat pasti dengan prinsip syariah
Pemohon menilai Pasal 26 UU Perbankan Syariah memaksa MUI maupun BI dan OJK untuk mengatur ketentuan yang menjadi ranah undang-undang.
DPRD menyatakan juga akan mengalami kesulitan, jika menyetujui penggunaan APBD untuk Formula E, yang dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat.
TERSANGKA kasus korupsi pengadaan fasilitas kampanye pemilihan kepala daerah 2015 di Kota Depok, Jawa Barat, S, ditahan sesuai jalani pemeriksaan, Rabu (31/5).
Bareskrim Polri telah menangkap tujuh tersangka dalam kasus pelanggaran fidusia, penipuan, penggelapan, dan penadahan kendaraan bermotor
Peredaran narkoba di Indonesia telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi bangsa dan negara, dengan potensi melemahkan sumber daya manusia dan memperburuk keadaan sosial
Nilai aset yang mengalir dalam sistem keuangan juga akan merugi selama bertahun-tahun akibat perubahan iklim di AS.
Guru Besar UKI, Prof. Dhaniswara K. Harjono, SH, MH, MBA. menyampaikan orasi ilmiah berjudul ‘Direksi Kebal Hukum? : Kajian Hukum Bisnis dalam Perspektif Restrukturisasi BUMN”.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved