Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
AKSI premanisme di tengah masyarakat masih menjadi momok yang meresahkan. Aksi pemalakan terjadi hampir di seluruh lapisan sosial. Dari rakyat kelas bawah berjenjang hingga kalangan atas. Baik itu rakyat biasa, aparat negara, maupun pengusaha ikut menjadi sasaran mereka.
Modusnya sesekali dalam bentuk terang-terangan, ada kalanya samar-samar, tapi terasa dampaknya. Publik kerap mendengar kisah tentang pungutan liar, intimidasi kepada pelaku usaha, atau pemalakan terhadap industri penggerak ekonomi.
Dampaknya pun tidak main-main, bahkan sudah pada taraf menghambat upaya pembangunan. Aksi premanisme yang terjadi di Tanah Air disebut telah menyebabkan hambatan investasi karena selain menambah biaya dan mengganggu keamanan usaha, aksi tersebut juga merusak reputasi negara karena ketiadaan kepastian hukum di Indonesia.
Celakanya, aksi itu dijalankan dalam ruang abu-abu ketika hukum seolah tidak berlaku atau dipelintir sesuai dengan kepentingan. Karena itu, instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Polri agar 'Korps Baju Cokelat' itu mengobarkan perang terhadap premanisme patut disambut gembira. Perintah itu serasa menjadi angin surga untuk mengembalikan muruah hukum yang selama ini dikangkangi oleh para pihak yang bertabiat buruk.
Di bawah koordinasi Menko Polkam, pemerintah membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme. Tujuannya untuk menjaga stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat atau pelaku usaha serta mengganggu investasi.
Kapolri pun telah menggencarkan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) di seluruh satuan wilayah untuk menumpas premanisme. Hal itu tertuang dalam instruksi pelaksanaan operasi kepolisian kewilayahan serentak yang tercantum dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran polda dan polres di Indonesia.
Operasi yang dimulai sejak 1 Mei 2025 dan ditujukan untuk mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh itu dijalankan sembari menindak tegas para pelaku. Kapolri Listyo Sigit Prabowo pun berjanji akan menindak segala bentuk premanisme tanpa memandang asal kelompok tersebut.
Komitmen itulah yang ditunggu masyarakat, khususnya pihak-pihak yang selama ini diintimidasi oleh aksi premanisme. Komitmen aparat untuk menindak tegas para pelaku kriminal itu bisa menjadi jaminan bagi mereka untuk berani menolak dan melaporkan aksi-aksi premanisme.
Pasalnya, selama ini bukan rahasia lagi bahwa ada oknum aparat, bahkan pejabat lokal, yang justru memelihara eksistensi para preman demi kepentingan tertentu. Dalam banyak kasus, preman tidak bekerja sendiri. Mereka punya beking, termasuk aparat itu sendiri.
Sekali lagi, komitmen aparat jangan sekadar manis di bibir dan bagus di atas kertas instruksi. Jika pengusaha sudah melapor, aparatnya juga mesti konsisten untuk tegas menindak. Aparat dari pusat hingga daerah mesti senada dan seirama dalam memberantas premanisme berjubah apa pun itu.
Konsistensi aparat juga jangan hanya ketika muncul dan memuncaknya tekanan publik. Ketegasan aparat jangan hanya ketika diterangi lampu sorot, tapi setelah perhatian media beralih semuanya kembali membiarkan ormas seperti semula.
Memberantas premanisme tidak cukup dengan razia sesaat dalam bentuk Operasi Pekat musiman. Masalah tersebut lebih dalam daripada sekadar penegakan hukum. Indonesia butuh reformasi kelembagaan yang serius, mulai kepolisian, sistem peradilan, hingga tata kelola ruang publik yang absen akan hadirnya hukum negara.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.
BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.
Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved