Headline

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

Judol dan Musuh Lintas Batas

24/4/2025 05:00

PERANG melawan judi online (judol) memang dilakukan oleh negara. Akan tetapi, pemerintah sepertinya belum sama sekali memenangi perang itu. Sepanjang tahun lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan sudah memblokir sekitar 10 ribu rekening terkait dengan judol. Dari 2020 hingga 2024 juga sudah sekitar 840 ribu situs dan akun terkait dengan judol ditutup Kementerian Kominfo (sekarang Komdigi).

Namun, jangankan mati, virus judol malah makin ganas. Perputaran uang dari judol, yang tahun lalu mencapai Rp981 triliun, tahun ini diperkirakan naik menjadi Rp1.200 triliun. Dari sejumlah pengungkapan kasus, peta mafia judol masih sama. Masifnya praktik judol di Indonesia sangat terkait dengan bandar raksasa di luar negeri, terutama di Kamboja.

Tahun lalu, dari sebuah penggerebekan markas judol di Cengkareng, Jakarta Barat, saja perputaran uang dalam sehari mencapai Rp21 miliar. Celakanya lagi, komplotan itu memiliki 4.324 rekening bank yang didapatkan dengan cara membayar masyarakat biasa untuk memberikan atau membuka rekening bagi mereka.

Komplotan ini memiliki kelompok khusus untuk menjaring masyarakat dan memberikan bayaran Rp500 ribu-Rp1 juta per orang. Semua sistem yang rapi itu dikendalikan dari organisasi induk mereka di Kamboja.

Kini, bukan sekadar mengendalikan orang Indonesia dari jarak jauh, bos-bos judol Kamboja juga sudah merekrut orang Indonesia secara besar-besaran untuk menjadi pesuruh dari bisnis kotor itu di sana. Kamboja dan Myanmar kini menjadi negara tujuan baru penyelundupan pekerja migran. Sebagaimana yang disebutkan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, sudah puluhan ribu warga negara Indonesia berangkat ke Kamboja sebagai pekerja migran ilegal. Mayoritas ternyata dipekerjakan di tempat judol.

Sebab itulah, musuh dalam perang judol kita ialah gajah di seberang lautan. Sebabnya pula, perang ini tidak akan berarti tanpa kerja sama lintas batas, khususnya dengan kepolisian Kamboja. Baru minggu lalu, Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri menggandeng Kepolisian Nasional Kamboja (Cambodia National Police/CNP) dalam upaya penanggulangan kejahatan transnasional. Kita mengapresiasi upaya tersebut.

Namun, dengan masifnya serangan judol Kamboja, kita mendesak pemerintah RI untuk menekan pemerintah negara Khmer itu. Pemerintah mesti serius berunding dengan ‘Negeri Angkor Wat’ untuk berkolaborasi memerangi judol.

Desak pemerintah Kamboja agar membantu Indonesia dengan memblokir rekening-rekening yang menerima aliran dana mencurigakan sehubungan dengan judol dari Indonesia. Itu seharusnya menjadi langkah cepat dan efektif yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia bila memang menganggap judol ini adalah racun yang mesti dibasmi.

Di samping soal itu, pemerintah juga mesti berikhtiar lebih keras lagi untuk membedah akar persoalan mengapa rakyat Indonesia kian kecanduan judol. Bukan hal baru lagi, maraknya judol berkorelasi dengan masih tingginya angka kemiskinan. Potret di Indonesia saat ini menunjukkan naiknya jumlah pengangguran, juga masih tingginya angka kemiskinan, hampir selalu dibarengi dengan meningkatnya kecanduan masyarakat akan judi.

Itu terjadi karena kemiskinan membuat orang melihat judi sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang. Meski petaka judi juga disadari, mereka merasa tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang bagi kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak. Judi memang bukan untuk menjadi kaya, melainkan sekadar untuk makan. Ini sangat menyedihkan.

Karena itulah, angka kemiskinan harus menjadi fokus untuk direspons oleh negara. Jaring-jaring pengaman jangka pendek harus segera dijalankan. Bukan saja lingkaran setan judi, angka kemiskinan yang tinggi juga magnet untuk permasalahan-permasalahan lainnya.

Pada akhirnya, kita ingatkan para pemangku kepentingan untuk memperkuat strategi demi membereskan perkara judol ini. Bila perang melawan judol tidak kunjung dimenangi, kita sangat khawatir rakyat di negeri ini selalu terjebak hidup dari mimpi satu ke mimpi lain tanpa pernah mampu mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan.

 

 



Berita Lainnya
  • Menanti Jalur Cepat KPK pada Kasus Haji

    20/8/2025 05:00

    SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.

  • Jangan Takluk oleh Silfester

    19/8/2025 05:00

    KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.

  • Terima Kritik meski Menyesakkan

    18/8/2025 05:00

    UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.

  • Kebocoran Anggaran bukan Bualan

    16/8/2025 05:00

    BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.

  • Berdaulat untuk Maju

    15/8/2025 05:00

    DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.

  • Candaan yang tidak Lucu

    14/8/2025 05:00

    BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.

  • Perbaiki Tata Kelola Haji

    13/8/2025 05:00

    MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K

  • Jalur Istimewa Silfester

    12/8/2025 05:00

    BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.

  • Hati-Hati Telat Jaga Ambalat

    11/8/2025 05:00

    PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.

  • Mengevaluasi Penyaluran Bansos

    09/8/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.

  • Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan

    08/8/2025 05:00

    PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.

  • Vonis Pantas untuk Aparat Culas

    07/8/2025 05:00

    SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.

  • Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi

    06/8/2025 05:00

    EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.

  • Merangkul yang tengah Resah

    05/8/2025 05:00

    BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.

  • Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti

    04/8/2025 05:00

    MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.

  • Membuka Pintu Rekonsiliasi

    02/8/2025 05:00

    Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.