Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
TINDAKAN premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) semakin meresahkan, bahkan benar-benar sudah melampaui batas. Yang terbaru, TS, ketua ormas GRIB wilayah Cimanggis, Depok, memerintahkan pembakaran mobil polisi yang hendak menangkapnya.
TS merupakan tersangka perusakan dan kepemilikan senjata api. Warga setempat terprovokasi ikut membakar untuk membela TS yang dianggap sebagai tokoh setempat.
Perusakan, pemalakan, pungutan liar (pungli), meminta-minta, mengintimidasi, penguasaan parkir liar, dan tindakan premanisme lainnya komplet dilakukan anggota ormas. Mulai masyarakat umum, kawasan industri, pengusaha, sampai investor asing tidak luput dari ulah mereka.
Kerugian di kalangan industri dan pengusaha saja ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah, termasuk dari investor yang membatalkan membangun pabrik karena ketakutan mendapatkan ancaman premanisme ormas. Mereka begitu arogan di hadapan hukum, merasa tidak bisa tersentuh oleh peradilan.
Kita masih ingat di era Presiden Ke-7 Joko Widodo, pada 2016 dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di tingkat pusat dan daerah. Makin ke sini, hasil kerjanya makin samar terdengar. Pungli terus marak. Sopir-sopir truk yang mengangkut logistik, contohnya, masih saja direcoki pungli, baik dari anggota ormas, aparat, maupun para preman.
Bila yang tepergok melakukan pungli ialah aparat, paling-paling sanksinya mutasi. Tentu ada kondisi yang membuat mereka begitu leluasa terus-menerus melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan. Yang paling mendukung ialah pembiaran oleh pemerintah dan aparat. Dimulai dari aduan-aduan yang tidak digubris, kecuali menjadi viral di media sosial, sampai penindakan yang lemah.
Ketika para anggota melanggar hukum, ormas yang menjadi naungan mereka menjalankan aksi nyaris tidak pernah terkena sanksi. Padahal, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, sampai pembubaran ormas.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, pembubaran ormas harus melalui tahapan pengenaan sanksi berupa peringatan tertulis pertama hingga ketiga. Berikutnya, ketika peringatan tidak digubris, pemerintah dapat menghentikan sementara kegiatan ormas. Itu dilakukan dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Terakhir, pembubaran ormas lewat keputusan pengadilan negeri.
Sanksi pembubaran tidak akan dikabulkan tanpa bukti pemerintah telah menjatuhkan sanksi administratif. Karena itu, pemerintah mesti mengawasi ketat kegiatan anggota ormas dan tegas menjatuhkan sanksi terhadap organisasi mereka. Jangan hanya menyerahkan kepada penegak hukum untuk memproses pelaku secara perorangan, sedangkan ormasnya tidak tersentuh.
Undang-undang sudah mengatur secara gamblang. Tinggal pemerintah mau atau tidak menjalankan, atau malah sengaja memelihara para preman dengan tidak mengusik ormas mereka.
Publik resah, industri resah, pengusaha resah, dan aparat resah. Karena itu, negara tidak boleh kalah. Kasih paham kepada ormas apa itu perbuatan melanggar hukum dan tunjukkan negara tidak akan membiarkan ormas lolos sehingga anggota mereka kembali dan kembali lagi berulah.
Setop tutup mata. Jangan lelah menindak tegas ormas preman agar masyarakat tenteram, pengusaha nyaman, dan investor terbebas dari ketakutan.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.
BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.
Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah berkali-kali merekomendasikan penaikan banpol.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved