Headline

Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Mengubah Benang Basah

16/4/2025 05:00

PERILAKU koruptif hakim semakin hari semakin mengkhawatirkan. Mereka yang kerap disebut sebagai wakil Tuhan, nyatanya masih gampang tergoda cuan. Di mana sesungguhnya letak kesalahannya? Apakah masalah integritas dan mentalitas yang makin bobrok, atau karena celah dalam sistem peradilan?

Boleh jadi dua-duanya. Namun, sejujurnya harus kita katakan, musabab yang pertamalah yang paling mendominasi. Pasalnya, perkara korupsi, suap, atau gratifikasi yang melibatkan hakim, yang belakangan kian bermunculan, semuanya berpangkal pada perilaku kotor para aparat peradilan. Tak terkecuali hakim.

Perilaku lancung itu berkelindan pula dengan masih bercokolnya mafia peradilan. Tak mengherankan bila aroma tak sedap kerap meruap dari ruang-ruang sidang di seantero negeri ini. Celakanya, munculnya bau tak sedap mafia peradilan itu justru semakin tinggi intensitasnya akhir-akhir ini.

Setiap terjadi kejanggalan putusan pengadilan, dan kelak memang terbukti ada tangan-tangan kotor yang mengotori putusan tersebut, saat itu pula masyarakat selalu diyakinkan bahwa praktik-praktik seperti itu tidak akan terjadi lagi. Namun, janji tinggal janji, nyatanya kasus serupa terus terjadi. Mafia peradilan, alih-alih menyurut, malah makin kuat. Hukum tetap bisa dinegosiasikan dan diperdagangkan.

Kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, belum lama ini, barangkali juga tidak akan menjadi kasus terakhir alias bakal terulang, selama respons dan tindakan Mahkamah Agung biasa-biasa saja.

Tidak bakal mudah membersihkan perilaku kotor para hakim ketika pimpinan MA hanya sibuk berjanji berbenah dan bersih-bersih diri, bikin satgas itu satgas ini, tapi praktik di lapangan tak sekeras omongan. Terbukti, langkah yang ditempuh MA selama ini sama sekali tidak ampuh dalam mencegah praktik suap yang melibatkan hakim dan panitera.

Karena itu, MA kiranya perlu melakukan langkah radikal untuk memastikan lembaga yudikatif bersih dari perilaku kotor. Pada saat bersamaan, lembaga tersebut mesti melakukan revolusi dalam pembinaan hakim-hakim.

Tanpa langkah radikal, mustahil dunia peradilan di negeri ini bersih. Tanpa revolusi integritas hakim, para hakim akan terus menjadi penjaja hukum, bukan penjaga hukum.

Salah satu langkah yang tergolong radikal itu ialah dengan melibatkan pihak luar dalam membenahi peradilan. MA tak perlu malu, apalagi kalau kemudian menolak saran itu, lantaran merasa jemawa bahwa mereka mampu membersihkan ruang-ruang pengadilan dengan tangan sendiri.

Tak perlu ada kesombongan macam itu, toh selama ini MA terbukti tidak bisa menjaga rumah mereka dari godaan, rayuan, maupun intimidasi mafia peradilan. MA tak mampu merawat pengadilan sebagai tempat mencari keadilan dan menegakkan hukum, malah kerap kecolongan sehingga ruang pengadilan menjadi ajang jual beli hukum.

MA harus diakui masih gagal mereformasi diri seperti yang mereka janjikan setiap muncul kasus yang melibatkan pejabat dan aparat peradilan. Sangat terang bisa kita lihat, MA masih gagal move on. Lembaga tertinggi peradilan itu belum dapat menyapu hakim, panitera, dan pegawai pengadilan yang kotor sehingga 'kuman-kuman' teramat mudah masuk sekaligus menyebarkan 'penyakit' hingga ke ruang-ruang sidang.

Ada yang bilang, mewujudkan peradilan yang bersih itu bak menegakkan benang basah. Sulit, bahkan sulit sekali. Maka, tidak ada jalan lain, MA harus menemukan cara dan langkah radikal untuk membuktikan bahwa teori benang basah itu tak sepenuhnya benar. Setop janji-janji reformasi peradilan jika itu masih dilakukan dengan langkah yang biasa.

Sat ini, hanya itulah yang bisa mereka lakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik, sekaligus meyakinkan bahwa lembaga peradilan masih bisa diandalkan untuk mengupayakan keadilan, bukan tempat sampah para pedagang hukum dan keadilan.

 

 



Berita Lainnya
  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.

  • Sektor Pajak Butuh Digebrak

    26/5/2025 05:00

    Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.