Headline

Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.

Fokus

Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.

Sibuk Menghitung, Santai Bertindak

05/4/2025 05:00

PRESIDEN Amerika Serikat Donald J Trump sudah mengetukkan palu untuk memberlakukan tarif timbal balik atau reciprocal tariffs atas barang impor yang masuk negeri adidaya itu. Berlaku mulai 9 April 2025, banyak negara yang kena kebijakan itu, termasuk Indonesia yang dikenai tarif 32%, sedikit di bawah Tiongkok yang 34%.

Di mata AS, Indonesia memiliki ancaman yang sama dengan Tiongkok. Kebijakan AS itu tentu mengkhawatirkan mengingat produk ekspor Indonesia ke negara itu didominasi oleh sektor padat karya, yakni elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, serta udang dan produk-produk perikanan laut.

Hingga kemarin, belum ada sikap resmi pemerintah Indonesia ihwal langkah penyelamatan apa yang akan diambil untuk merespons keputusan AS itu. Pemerintah menyatakan sedang memerinci dan menghitung dampak dari kebijakan tersebut.

Saat pemerintah kita sedang menghitung, negara-negara tetangga sudah menggelar rapat darurat kabinet untuk menentukan arah jalan ke depan, bukan jalan di tempat. Vietnam, misalnya, langsung membentuk gugus tugas untuk membahas masalah itu. Thailand, yang tengah berduka karena ikut terdampak gempa bermagnitudo 7,7 di Myanmar, juga langsung menyiapkan peta jalan negosiasi dengan AS.

Malaysia pun mengambil langkah serupa dengan mengajukan negosiasi kepada pemerintah AS. Belum adanya sikap resmi dari pemerintah Indonesia membuat masyarakat tentu bertanya-tanya, ada apa dengan pemerintah?

Prasangka baiknya, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah skenario mengingat tim ekonomi Prabowo Subianto diisi oleh orang-orang berpengalaman. Ada Sri Mulyani Indrawati yang bolak-balik jadi menteri keuangan sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ada pula Airlangga Hartarto yang jadi menko perekonomian sepuluh tahun lamanya dari zaman pemerintahan Joko Widodo. Jadi, tak ada yang perlu diragukan dari kaliber para pembantu presiden tersebut.

Mungkin pemerintah sudah menyiapkan formula, hanya menunggu waktu yang pas untuk mengumumkan langkah penyelamatan. Pertanyaan berikutnya, apa dua hari belum juga dirasa pas di tengah masyarakat dan dunia usaha sudah menantinya?

Sebagai masyarakat yang terus belajar optimistis, tentu kita harus menghindari prasangka yang kurang baik, atau bahkan tak baik, yakni pemerintah tak siap menerima kebijakan AS tersebut. Kita asumsikan pemerintah sudah menyangka bakal diperlakukan seperti itu oleh AS.

Namun, apa pun prasangka tersebut, jawaban pemerintah sesegera mungkin pada kesempatan pertama tentu ditunggu oleh rakyat. Pemerintah mesti menjelaskan langkah-langkah jangka pendek yang akan diambil, misalnya melobi 'Paman Sam' agar sedikit lunak kepada Indonesia, atau sedikit keras dengan mengalihkan fokus kerja sama ekonomi ke negara-negara BRICS yang di dalamnya ada Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab.

Langkah lain yang juga sedang ditunggu ialah revisi regulasi yang mampu memberikan insentif bagi dunia usaha. Tanpa adanya insentif, sulit diharapkan roda ekonomi di negeri ini dapat berputar, apalagi setelah mendapat pukulan keras dari AS. Bagaimanapun, pemerintah punya tanggung jawab untuk memelihara optimisme masyarakat.

Kalau memang mesti berjuang, pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat dan dunia usaha, perjuangan seperti apa yang perlu dilakukan. Apalagi masyarakat sudah kadung kenyang dengan kabar PHK di sana-sini, ditambah lagi dengan kemampuan daya beli yang kian merosot.

Jika optimisme tersebut tak dijaga, dikhawatirkan akan melahirkan kemarahan. Karena itu, pengumuman langkah penyelamatan harus segera dilakukan. Suasana Lebaran tidak boleh menjadi alasan karena rumus pemerintah dalam melindungi rakyatnya memang tidak mengenal hari libur.

 

 



Berita Lainnya
  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik