Waspada Ngos-ngosan Anggaran Negara

BESAR pengeluaran daripada pemasukan. Begitulah nasib anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kita dalam dua bulan terakhir, Januari dan Februari 2025. Untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir, APBN defisit di awal tahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hingga akhir Februari 2025, APBN tekor sampai Rp31,2 triliun atau 0,13% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pendapatan negara tercatat Rp316,9 triliun, sedangkan belanja negara menghabiskan anggaran Rp348,1 triliun.

Dompet APBN tekor di awal tahun sejatinya sudah dapat diprediksi sejak jauh hari saat Presiden Prabowo Subianto mengumumkan postur kabinetnya pada Oktober 2024. Hal itu tentunya akan membuat belanja pemerintah di APBN ikut membengkak.

Tak berhenti di situ, pemerintah juga langsung gaspol di awal tahun menjalankan program-program berbiaya besar. Program Makan Bergizi Gratis yang ditujukan bagi seluruh anak sekolah dan ibu hamil di seantero negeri, misalnya, hingga 12 Maret 2025 sudah menghabiskan Rp710,5 miliar. Anggaran program itu pun masih akan dinaikkan pemerintah, dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun di tahun ini.

Program Makan Bergizi Gratis kian memberatkan APBN karena di saat yang bersamaan negara juga harus membiayai program-program yang tak dapat ditunda, seperti bantuan sosial dan subsidi. Wajah APBN yang defisit itu tentu menjadi cermin betapa masih banyaknya keinginan bermanuver di tengah kantong yang cekak.

Pemasukan negara masih lesu sejak awal tahun karena sama dengan tahun sebelumnya, daya beli masyarakat juga masih lesu. Pendapatan pajak dari konsumsi masyarakat, kini sulit diharapkan karena masyarakat yang strata ekonominya turun kelas terus bertambah.

Lesunya pendapatan negara dari pajak tersebut diperparah oleh sistem administrasi perpajakan baru, Coretax, yang diluncurkan pada 1 Januari 2025. Instrumen negara dalam memungut pajak itu justru menjadi penghambat masuknya uang ke kas negara. Coretax yang sebelumnya digadang-gadang menjadi tulang punggung modernisasi perpajakan, justru membuat wajib pajak sulit melaporkan dan membayar pajak. Alhasil, penerimaan pajak negara pun anjlok.

Di tengah penerimaan negara yang sudah ngos-ngosan meski masih di awal tahun, pemerintah dituntut berpikir realistis. Pemerintah perlu menata ulang prioritas belanja dengan tidak usah memaksakan diri kalau dompet masih kempis.

Jika program Makan Bergizi Gratis sudah kadung menjadi janji politik saat kampanye dulu, masyarakat juga sadar pelunasan janji itu masih bisa ditunda asalkan janji memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang di Pembukaan UUD 1945 didahulukan pemerintah.

Begitu pula dengan program-program populis lainnya serta belanja yang tidak mendukung pemulihan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, semua itu harus dievaluasi agar ruang fiskal pemerintah kembali lebar. Pemerintah tetap butuh ruang fiskal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Namun, jika pemerintah tetap memaksakan diri dengan program-program populisnya, bukannya ruang fiskal longgar yang didapat, justru defisit APBN yang akan semakin melebar. Jika sudah begini, mudah sekali ditebak langkah pemerintah selanjutnya, mencari utang.

Mengambil utang sejatinya memang bukan barang haram jika penggunaannya untuk kebutuhan produktif. Namun, jika untuk konsumsi, berutang akan menjerat fiskal untuk jangka panjang dan pemerintahan mendatang.

Karena itu, mumpung masih di awal tahun, defisit APBN di awal tahun tersebut harus menjadi tamparan bagi pemerintah untuk segera mereviu ulang rencana ke depan.

Napas mesti dijaga dan dikelola agar bisa bertahan hidup hingga akhir tahun, bahkan pelan-pelan bangkit. Jika sampai kondisi ngos-ngosan dibiarkan hingga di tengah jalan, di penghujung jalan bisa-bisa kita mendapati ekonomi tak lagi bergerak alias mati suri. Kita semua tentu tidak menghendaki hal itu terjadi.