Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
SETELAH terkuak kasus dugaan pengoplosan bahan bakar minyak, publik dikejutkan dengan perkara baru yakni Minyakita yang takarannya dicurangi. Volume minyak goreng yang seharusnya 1 liter, setelah dicek, ternyata isinya hanya 750-800 mililiter.
Disunatnya takaran minyak goreng kemasan rakyat itu terkuak setelah Menteri Pertanian menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Ju mat (8/3) lalu. Temuan tersebut tentu mengguncang kepercayaan masyarakat. Ternyata, produk yang selama ini mereka beli tidak sesuai volumenya.
Kalau membeli 5 bungkus Minyakita, masyarakat sebenarnya baru mendapatkan 4 kemasan. Isinya sudah disedot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan pribadi. Sangatlah menyedihkan, sungguh memprihatinkan. Rakyat yang sudah berharap dapat harga terjangkau, justru ditipu dengan berkurangnya takaran. Mereka yang sedang bertahan hidup akibat tingginya harga-harga kebutuhan pokok, malah menjadi korban ketamakan.
Padahal, Minyakita merupakan jawaban atas terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia pada medio 2022. Ketika itu, masyarakat rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng lantaran kisruh kebijakan DMO (domestic market obligation) di Indonesia.
Setelah Minyakita diluncurkan pada 6 Juli 2022, perlahan-lahan harga minyak menurun dan ketersediaan pasokan mulai mencukupi. Antrean lama-kelamaan menghilang. Masyarakat sudah tidak pusing lagi menggoreng menu masakan yang mereka gemari.
Minyakita awalnya menjadi simbol harapan di tengah kisruh kelangkaan minyak goreng. Dengan terungkapnya kasus pengurangan takaran, mesti ada perbaikan total dan menyeluruh agar masyarakat tidak terus-menerus dikecewakan.
Para pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan tentu tidak boleh alergi dengan terkuaknya kasus ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso jangan terburu-buru membantah dengan menyatakan perusahaan yang berbuat curang sudah langsung disegel dan tidak bisa lagi beroperasi.
Ketika melakukan inspeksi mendadak di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah, kemarin, Mentan Amran Sulaiman kembali mengungkapkan temuan mengejutkan terkait dengan Minyakita. Ia menemukan isi kemasan botol Minyakita hanya sebanyak 900 mililiter atau berkurang 5%.
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, Jawa Timur, juga menemukan takaran Minyakita yang dijual di pasar ternyata kurang dari semestinya. Volume minyak goreng bersubsidi yang beredar di Pasar Madyopuro dan Sawojajar tidak persis 1 liter.
Kita tentu mendorong agar Kementerian Perdagangan bergerak cepat untuk menghentikan praktik yang merugikan masyarakat itu. Aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, harus digandeng untuk menyelidiki mafia di balik ini semua. Pihak-pihak yang terlibat harus diusut hingga ke akar-akarnya.
Lakukan pula pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi Minyakita, mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari perusahaan penyedia hingga beredar di pasar-pasar seluruh Indonesia.
Selain penindakan, yang tidak kalah penting ialah pemerintah wajib mencari sistem agar tata kelola minyak goreng beres sehingga rakyat tidak dirugikan. Sistem itu harus jelas, transparan, dan terpantau dengan baik demi menyetop praktik lancung pengurangan takaran.
Kasus ini bukan semata-mata tentang takaran minyak yang berkurang, melainkan sebuah ujian bagi pemerintah untuk mampu melahirkan sistem yang melindungi rakyat. Kurang 200 mililiter mungkin terkesan kecil, tetapi perilaku curang tetaplah kejahatan, dan negara tidak boleh kalah.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.
BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.
Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved