Atasi Banjir bukan cuma Prihatin

SABAN banjir dan bencana melanda, kita pasti mengurut dada tanda prihatin. Akan tetapi, dari waktu ke waktu, respons negeri ini terhadap bencana belum banyak beranjak dari soal rasa prihatin dan mengelus dada.

Masih lekat di ingatan bagaimana puluhan anak bangsa tewas akibat tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah, dan di Bali. Belum lagi, masyarakat yang harus terusir dari rumah dan mengungsi akibat banjir melanda.

Hari-hari ini, masyarakat di Jakarta dan daerah sekitarnya, yakni di Bekasi, Jawa Barat, juga Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan, Banten, yang menjadi korban. Apalagi, di sebagian lokasi, kedalaman banjir bahkan mencapai lebih dari 2 meter.

Respons seketika pasti prihatin. Jadi, wajar bila warga mempertanyakan secepat apa respons pemerintah, terutama pemerintah daerah, di masa serbacepat saat ini. Bahkan, seorang Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwi Korita Karnawati pun mempertanyakan secepat apa respons pemerintah daerah terhadap peringatan BMKG soal cuaca dan berbagai potensi yang ditimbulkannya.

Publik juga mempertanyakan beragam proyek besar di masa-masa sebelumnya yang disebut-sebut untuk mencegah banjir. Proyek itu seperti sodetan Kali Ciliwung yang menelan biaya lebih dari Rp1,2 triliun, juga Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang disebut mantan Presiden Joko Widodo mampu mengurangi banjir di Jakarta dan sekitarnya sekitar 30,6%.

Dua bendungan kering yang diresmikan pada 2022 dan menghabiskan lebih dari Rp1,1 triliun itu diprediksi bisa menahan kelebihan air pada saat curah hujan tinggi. Faktanya, banjir tetap terjadi, bahkan dengan intensitas yang dirasakan lebih dari saat sebelum bendungan tersebut diresmikan.

Di era sebelum-sebelum ini, kerap muncul istilah banjir lima tahunan di Jakarta. Istilah semacam itu seakan mencari pembenaran diri di tengah bencana dan mempersalahkan siklus hujan.

Padahal, BMKG telah memberikan beragam peringatan yang dirilis setiap hari. Maka, semestinya pemerintah beserta seluruh aparatnya dari pusat hingga daerah sudah bisa bekerja dengan lebih mudah dan efektif mempersiapkan mitigasi dari berbagai kemungkinan buruk yang terjadi.

Menjelang Desember, aparat pemerintah semestinya sudah bersiaga menghadapi potensi hujan dan dampak yang menyertai. Dengan begitu, sebelum memasuki masa penghujan, pemerintah daerah semestinya sudah membenahi saluran dan tata ruang untuk menjamin ketersediaan daerah resapan agar air mengalir dengan lancar tanpa meluap dan membanjiri kawasan permukiman.

BMKG juga selalu mengingatkan potensi cuaca ekstrem melalui berbagai kanal termasuk website, aplikasi, SMS blasting, dan media sosial BMKG. Namun, peringatan akan menjadi sia-sia bila tidak diikuti respons cepat aparat pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko, baik dari segi korban jiwa maupun kerugian materiel.

Kepala daerah yang baru dilantik semestinya juga sudah menyadari jauh-jauh hari. Sebagai pemimpin, mereka harus bergerak cepat untuk meminimalkan korban karena masa bulan madu kepala daerah sudah berakhir dan memasuki masa kerja. Kita semua berharap bencana cepat diatasi agar jangan cuma mengandalkan rasa prihatin.