Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Atasi Banjir bukan cuma Prihatin

05/3/2025 05:00

SABAN banjir dan bencana melanda, kita pasti mengurut dada tanda prihatin. Akan tetapi, dari waktu ke waktu, respons negeri ini terhadap bencana belum banyak beranjak dari soal rasa prihatin dan mengelus dada.

Masih lekat di ingatan bagaimana puluhan anak bangsa tewas akibat tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah, dan di Bali. Belum lagi, masyarakat yang harus terusir dari rumah dan mengungsi akibat banjir melanda.

Hari-hari ini, masyarakat di Jakarta dan daerah sekitarnya, yakni di Bekasi, Jawa Barat, juga Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan, Banten, yang menjadi korban. Apalagi, di sebagian lokasi, kedalaman banjir bahkan mencapai lebih dari 2 meter.

Respons seketika pasti prihatin. Jadi, wajar bila warga mempertanyakan secepat apa respons pemerintah, terutama pemerintah daerah, di masa serbacepat saat ini. Bahkan, seorang Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwi Korita Karnawati pun mempertanyakan secepat apa respons pemerintah daerah terhadap peringatan BMKG soal cuaca dan berbagai potensi yang ditimbulkannya.

Publik juga mempertanyakan beragam proyek besar di masa-masa sebelumnya yang disebut-sebut untuk mencegah banjir. Proyek itu seperti sodetan Kali Ciliwung yang menelan biaya lebih dari Rp1,2 triliun, juga Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang disebut mantan Presiden Joko Widodo mampu mengurangi banjir di Jakarta dan sekitarnya sekitar 30,6%.

Dua bendungan kering yang diresmikan pada 2022 dan menghabiskan lebih dari Rp1,1 triliun itu diprediksi bisa menahan kelebihan air pada saat curah hujan tinggi. Faktanya, banjir tetap terjadi, bahkan dengan intensitas yang dirasakan lebih dari saat sebelum bendungan tersebut diresmikan.

Di era sebelum-sebelum ini, kerap muncul istilah banjir lima tahunan di Jakarta. Istilah semacam itu seakan mencari pembenaran diri di tengah bencana dan mempersalahkan siklus hujan.

Padahal, BMKG telah memberikan beragam peringatan yang dirilis setiap hari. Maka, semestinya pemerintah beserta seluruh aparatnya dari pusat hingga daerah sudah bisa bekerja dengan lebih mudah dan efektif mempersiapkan mitigasi dari berbagai kemungkinan buruk yang terjadi.

Menjelang Desember, aparat pemerintah semestinya sudah bersiaga menghadapi potensi hujan dan dampak yang menyertai. Dengan begitu, sebelum memasuki masa penghujan, pemerintah daerah semestinya sudah membenahi saluran dan tata ruang untuk menjamin ketersediaan daerah resapan agar air mengalir dengan lancar tanpa meluap dan membanjiri kawasan permukiman.

BMKG juga selalu mengingatkan potensi cuaca ekstrem melalui berbagai kanal termasuk website, aplikasi, SMS blasting, dan media sosial BMKG. Namun, peringatan akan menjadi sia-sia bila tidak diikuti respons cepat aparat pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko, baik dari segi korban jiwa maupun kerugian materiel.

Kepala daerah yang baru dilantik semestinya juga sudah menyadari jauh-jauh hari. Sebagai pemimpin, mereka harus bergerak cepat untuk meminimalkan korban karena masa bulan madu kepala daerah sudah berakhir dan memasuki masa kerja. Kita semua berharap bencana cepat diatasi agar jangan cuma mengandalkan rasa prihatin.

 

 



Berita Lainnya
  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.