Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
SABAN banjir dan bencana melanda, kita pasti mengurut dada tanda prihatin. Akan tetapi, dari waktu ke waktu, respons negeri ini terhadap bencana belum banyak beranjak dari soal rasa prihatin dan mengelus dada.
Masih lekat di ingatan bagaimana puluhan anak bangsa tewas akibat tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah, dan di Bali. Belum lagi, masyarakat yang harus terusir dari rumah dan mengungsi akibat banjir melanda.
Hari-hari ini, masyarakat di Jakarta dan daerah sekitarnya, yakni di Bekasi, Jawa Barat, juga Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan, Banten, yang menjadi korban. Apalagi, di sebagian lokasi, kedalaman banjir bahkan mencapai lebih dari 2 meter.
Respons seketika pasti prihatin. Jadi, wajar bila warga mempertanyakan secepat apa respons pemerintah, terutama pemerintah daerah, di masa serbacepat saat ini. Bahkan, seorang Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwi Korita Karnawati pun mempertanyakan secepat apa respons pemerintah daerah terhadap peringatan BMKG soal cuaca dan berbagai potensi yang ditimbulkannya.
Publik juga mempertanyakan beragam proyek besar di masa-masa sebelumnya yang disebut-sebut untuk mencegah banjir. Proyek itu seperti sodetan Kali Ciliwung yang menelan biaya lebih dari Rp1,2 triliun, juga Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang disebut mantan Presiden Joko Widodo mampu mengurangi banjir di Jakarta dan sekitarnya sekitar 30,6%.
Dua bendungan kering yang diresmikan pada 2022 dan menghabiskan lebih dari Rp1,1 triliun itu diprediksi bisa menahan kelebihan air pada saat curah hujan tinggi. Faktanya, banjir tetap terjadi, bahkan dengan intensitas yang dirasakan lebih dari saat sebelum bendungan tersebut diresmikan.
Di era sebelum-sebelum ini, kerap muncul istilah banjir lima tahunan di Jakarta. Istilah semacam itu seakan mencari pembenaran diri di tengah bencana dan mempersalahkan siklus hujan.
Padahal, BMKG telah memberikan beragam peringatan yang dirilis setiap hari. Maka, semestinya pemerintah beserta seluruh aparatnya dari pusat hingga daerah sudah bisa bekerja dengan lebih mudah dan efektif mempersiapkan mitigasi dari berbagai kemungkinan buruk yang terjadi.
Menjelang Desember, aparat pemerintah semestinya sudah bersiaga menghadapi potensi hujan dan dampak yang menyertai. Dengan begitu, sebelum memasuki masa penghujan, pemerintah daerah semestinya sudah membenahi saluran dan tata ruang untuk menjamin ketersediaan daerah resapan agar air mengalir dengan lancar tanpa meluap dan membanjiri kawasan permukiman.
BMKG juga selalu mengingatkan potensi cuaca ekstrem melalui berbagai kanal termasuk website, aplikasi, SMS blasting, dan media sosial BMKG. Namun, peringatan akan menjadi sia-sia bila tidak diikuti respons cepat aparat pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko, baik dari segi korban jiwa maupun kerugian materiel.
Kepala daerah yang baru dilantik semestinya juga sudah menyadari jauh-jauh hari. Sebagai pemimpin, mereka harus bergerak cepat untuk meminimalkan korban karena masa bulan madu kepala daerah sudah berakhir dan memasuki masa kerja. Kita semua berharap bencana cepat diatasi agar jangan cuma mengandalkan rasa prihatin.
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved