Headline

Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.

Fokus

Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.

Atasi Banjir bukan cuma Prihatin

05/3/2025 05:00

SABAN banjir dan bencana melanda, kita pasti mengurut dada tanda prihatin. Akan tetapi, dari waktu ke waktu, respons negeri ini terhadap bencana belum banyak beranjak dari soal rasa prihatin dan mengelus dada.

Masih lekat di ingatan bagaimana puluhan anak bangsa tewas akibat tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah, dan di Bali. Belum lagi, masyarakat yang harus terusir dari rumah dan mengungsi akibat banjir melanda.

Hari-hari ini, masyarakat di Jakarta dan daerah sekitarnya, yakni di Bekasi, Jawa Barat, juga Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan, Banten, yang menjadi korban. Apalagi, di sebagian lokasi, kedalaman banjir bahkan mencapai lebih dari 2 meter.

Respons seketika pasti prihatin. Jadi, wajar bila warga mempertanyakan secepat apa respons pemerintah, terutama pemerintah daerah, di masa serbacepat saat ini. Bahkan, seorang Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwi Korita Karnawati pun mempertanyakan secepat apa respons pemerintah daerah terhadap peringatan BMKG soal cuaca dan berbagai potensi yang ditimbulkannya.

Publik juga mempertanyakan beragam proyek besar di masa-masa sebelumnya yang disebut-sebut untuk mencegah banjir. Proyek itu seperti sodetan Kali Ciliwung yang menelan biaya lebih dari Rp1,2 triliun, juga Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang disebut mantan Presiden Joko Widodo mampu mengurangi banjir di Jakarta dan sekitarnya sekitar 30,6%.

Dua bendungan kering yang diresmikan pada 2022 dan menghabiskan lebih dari Rp1,1 triliun itu diprediksi bisa menahan kelebihan air pada saat curah hujan tinggi. Faktanya, banjir tetap terjadi, bahkan dengan intensitas yang dirasakan lebih dari saat sebelum bendungan tersebut diresmikan.

Di era sebelum-sebelum ini, kerap muncul istilah banjir lima tahunan di Jakarta. Istilah semacam itu seakan mencari pembenaran diri di tengah bencana dan mempersalahkan siklus hujan.

Padahal, BMKG telah memberikan beragam peringatan yang dirilis setiap hari. Maka, semestinya pemerintah beserta seluruh aparatnya dari pusat hingga daerah sudah bisa bekerja dengan lebih mudah dan efektif mempersiapkan mitigasi dari berbagai kemungkinan buruk yang terjadi.

Menjelang Desember, aparat pemerintah semestinya sudah bersiaga menghadapi potensi hujan dan dampak yang menyertai. Dengan begitu, sebelum memasuki masa penghujan, pemerintah daerah semestinya sudah membenahi saluran dan tata ruang untuk menjamin ketersediaan daerah resapan agar air mengalir dengan lancar tanpa meluap dan membanjiri kawasan permukiman.

BMKG juga selalu mengingatkan potensi cuaca ekstrem melalui berbagai kanal termasuk website, aplikasi, SMS blasting, dan media sosial BMKG. Namun, peringatan akan menjadi sia-sia bila tidak diikuti respons cepat aparat pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko, baik dari segi korban jiwa maupun kerugian materiel.

Kepala daerah yang baru dilantik semestinya juga sudah menyadari jauh-jauh hari. Sebagai pemimpin, mereka harus bergerak cepat untuk meminimalkan korban karena masa bulan madu kepala daerah sudah berakhir dan memasuki masa kerja. Kita semua berharap bencana cepat diatasi agar jangan cuma mengandalkan rasa prihatin.

 

 



Berita Lainnya
  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik