Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
DUGAAN korupsi di tubuh anak perusahaan Pertamina yang diselisik Kejaksaan Agung bak bola salju yang terus menggelinding. Harus diakui, kasus yang terkait dengan tata kelola minyak dan bahan bakar minyak itu membuat kepercayaan publik terhadap Pertamina tergerus.
Wajar jika kepercayaan publik rontok. Itu disebabkan sebagian publik merasa tertipu oleh konsumsi BBM pertamax yang diduga sebenarnya ialah pertalite. Berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli pertalite untuk selanjutnya dioplos di depo menjadi pertamax. Pada saat pembelian, pertalite dibeli dengan harga pertamax.
Jika modus itu benar adanya, negara jelas amat dirugikan dengan perbuatan para tersangka. Begitu pula dengan rakyat sebagai konsumen langsung pertamax. Mereka merasa telah ditipu mentah-mentah karena membayar lebih mahal untuk sesuatu yang tidak seharusnya mereka bayar seharga itu.
Padahal, ikhtiar menggunakan pertamax bukanlah untuk gagah-gagahan, melainkan demi menjaga umur mesin kendaraan agar lebih awet dan tahan lama. Selain itu, pertamax dipilih karena tidak ingin memakan subsidi yang ditujukan bagi pengguna pertalite.
Kita menghargai upaya kejaksaan untuk terus mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh Pertamina itu. Kita juga perlu mengingatkan agar hukum benar-benar ditegakkan atas dasar prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Jangan sampai ada upaya yang menunjukkan bahwa langkah bersih-bersih negara dari aksi lancung itu berlangsung suam-suam kuku, hanya panas di awal, dingin di tengah, lalu membeku di ujung.
Penegak hukum mesti bisa membuktikan bahwa temuan mereka terkait dengan nilai kerugian negara, misalnya, benar adanya dan bukan mengada-ada. Pun, segala pernyataan terkait dengan modus dan berbagai cara lancung yang digunakan mesti bisa dibuktikan secara gamblang.
Tanpa kejujuran, keterbukaan, dan prinsip keadilan yang terjaga, bisa saja muncul beragam spekulasi liar yang justru bisa melemahkan penegakan hukum itu sendiri. Publik mesti diyakinkan bahwa upaya bersih-bersih di tubuh Pertamina terkait dengan tata kelola minyak mentah dan BBM memang diperuntukkan menghilangkan tikus, bukan membumihanguskan lumbung.
Selama ini publik kerap bertanya-tanya apakah BBM yang mereka beli sesuai dengan standar yang disebutkan. Itu disebabkan pada akhir tahun lalu, misalnya, muncul keluhan dari puluhan pemilik kendaraan yang mengalami tiba-tiba kendaraan mereka mati mesin setelah mengonsumsi BBM keluaran Pertamina. Ketika itu, Pertamina sudah menegaskan bahwa BBM mereka sesuai dengan standar dan diperiksa secara periodik.
Namun, sebagian besar publik tidak percaya begitu saja. Apalagi fakta menunjukkan bahwa ada kerusakan alat penyaring BBM di kendaraan yang membuat mesin macet. Celakanya, kasus tersebut tidak cuma satu atau dua, tapi hingga puluhan dalam waktu berdekatan dengan keluhan yang sama.
Kita tentu tidak bisa menyalahkan mereka yang kecewa. Justru Pertamina yang harus peka atas apa yang tengah dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, ketika Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri kemarin meminta maaf kepada masyarakat atas kasus korupsi, publik tentu akan mengapresiasi.
Namun, meminta maaf saja tidak cukup. Setelah permintaan maaf, kasus itu mesti menjadi momentum bagi Pertamina untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Bersih-bersih atas perilaku lancung dalam soal tata kelola minyak mentah dan BBM mesti berlangsung sistemis dan konsisten.
Hanya dengan aksi nyata, Pertamina akan berhasil mengembalikan kepercayaan rakyat yang sudah terkikis. Dengan begitu, Pertamina tidak selalu mulai dari nol, seperti slogan mereka saat mengisi BBM.
PENGUNGKAPAN identitas terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus menjadi angin segar.
Ramadan dengan puasanya dan Nyepi dengan catur brata penyepiannya adalah dua jalan berbeda yang sama-sama menuju pada penguatan sikap pengendalian diri.
DALAM minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.
Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone
GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.
BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.
PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.
LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.
TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.
PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal
DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.
PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved