Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, begitu juga para menterinya, mesti mulai belajar membiasakan diri menerima kritik. Pemerintah sepatutnya bisa memberikan jawaban atas suatu kritik dengan pernyataan yang bijak, yakni jawaban yang tidak memantik polemik baru.
Saat menanggapi tanda pagar #KaburAjaDulu dan IndonesiaDaruratKegelapan yang tengah viral, misalnya, sejumlah pejabat memang sudah memberikan jawaban proporsional dan menenangkan. Namun, ada menteri dan pejabat yang menanggapinya dengan jawaban sinis, bahkan meremehkan.
Salah satu menteri, misalnya, menghadapi tagar #KaburAjaDulu yang mengajak untuk bekerja di luar negeri dengan pernyataan sinis, “Silakan kabur, jika perlu jangan kembali.” Ada juga yang menuding mereka yang mengajak kabur ke luar negeri itu tidak memiliki nasionalisme.
Ada pula pejabat yang menyahuti demonstrasi #IndonesiaGelap dengan balik menuding, "Kau yang gelap, bukan negara ini."
Maka, bak gayung bersambut, jawaban yang diberikan para pembantu presiden tersebut mendapat respons keras dari warganet.
Tidak ada asap jika tidak ada api. Semestinya pemerintah paham bahwa munculnya tagar-tagar itu bukan tanpa alasan. Kemunculan tagar-tagar tersebut bersumber dari kegelisahan, keresahan, rasa tidak puas, dan keprihatinan anak bangsa terhadap kondisi negeri ini yang dinilai sedang tidak baik-baik saja.
Tagar #KaburAjaDulu, misalnya, bersumber dari kegelisahan anak bangsa khususnya generasi Z atas sulitnya mendapatkan pekerjaan. Jumlah pengangguran di negeri ini mencapai 9,46 juta orang. Dari jumlah itu, 70%-nya adalah generasi Z.
Semestinya pemerintah tahu bahwa lebih pas mengakui secara terus terang banyak yang belum maksimal dalam upaya menciptakan lapangan kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari sekitar 143 juta, hampir 60% bekerja di sektor informal. Mereka seolah bekerja, tapi tanpa memiliki jaminan yang memadai, tidak punya hak cuti, bahkan tidak bisa mengakses pinjaman keuangan. Pada saat bersamaan, jumlah pekerjaan formal kian tegerus dari waktu ke waktu.
Situasi bertambah pelik saat daya beli melemah. Di kalangan kelas menengah, termasuk di dalamnya para kelompok kritis yang menyeru lewat tagar itu, kemampuan mereka membelanjakan uang untuk konsumsi terus menurun. Jumlah kelas menengah yang selama ini jadi penopang daya beli, berkurang hampir 10 juta orang dalam kurun lima tahun terakhir.
Maka, begitu muncul tagar-tagar tersebut, pemerintah semestinya memandangnya sebagai autokritik. Tagar-tagar tersebut muncul sebagai bentuk kecintaan rakyat terhadap negeri ini. Rakyat menginginkan perbaikan kebijakan dalam proses pembangunan nasional sehingga Indonesia Emas 2045 tercapai.
Cara terbaik menanggapi berbagai tagar dan seruan moral itu ialah dengan menggenjot kinerja. Perbaiki segera iklim industri yang mampu menyerap tenaga kerja di negeri sendiri. Ciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya peningkatan pertumbuhan, pemerataan, serta keadilan ekonomi.
Tidak perlu menganggap tagar-tagar itu sebagai ancaman, karena tagar-tagar tersebut lebih pas dianggap sebagai seruan moral. Maka, kemunculan tagar-tagar itu sepatutnya dihadapi dengan bijaksana, karena mereka sama-sama cinta bangsa, hanya berbeda dalam mengekspresikannya.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved