Pemerintah, Kreatiflah

PROGRAM Astacita Presiden Prabowo Subianto terus menghadapi sejumlah tantangan. Semenjak awal 2025, tantangan makin nyata terlihat di sektor ekonomi. Sejumlah indikator ekonomi terus menunjukkan pelemahan.

Pertumbuhan ekonomi, misalnya, stagnan di seputaran 5%. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukkan pertumbuhan ekonomi di 2024 cuma tumbuh 5,03%. Meski masih di atas level 5%, pertumbuhan ini meleset dari target pemerintah 5,2%. Daya beli masyarakat juga masih lemah.

Rupiah dan indeks harga saham apalagi. Nilai tukar rupiah terus-menerus berada di atas Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan kemarin, nilai tukar rupiah ditutup di level Rp16.361 per dolar AS.

Begitu juga indeks harga saham gabungan (IHSG), yang sudah terjun bebas dan terus terkoreksi di bawah level psikologis 7.000. Pada penutupan perdagangan Kamis (13/2), IHSG terpantau parkir di zona merah terkoreksi 0,48% atau 32,21 poin menuju level 6.613,57.

Bahkan IHSG diprediksi bakal terus terkoreksi ke level 6.300 sampai 6.400 apabila Bank Indonesia (BI) tetap menahan tingkat suku bunga acuannya pada pertemuan akhir Februari 2025. Pelemahan terus-menerus IHSG itu membuat penurunan indeks bursa Indonesia masuk kategori terburuk.

Kabar buruk juga datang dari industri padat karya. Sejumlah industri padat karya dilaporkan sudah ancang-ancang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi, gelombang PHK tersebut bakal terjadi di industri alas kaki dan tekstil yang berada di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bandung.

Pada 2025, gelombang PHK di sektor itu diprediksi mencapai 280 ribu pekerja dari sekitar 60 perusahaan tekstil. Belum lagi potensi PHK yang ditimbulkan oleh program efisiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Meski pemerintah berkeras bahwa tidak ada PHK dari efisiensi tersebut dan hanya penghentian para pekerja kontrak, toh dampaknya ada ribuan pekerja kontrak yang bakal terlempar oleh program efisiensi.

Indikator-indikator tersebut merupakan alarm yang semestinya direspons cepat-cepat oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Memang, kondisi-kondisi pelemahan ekonomi tersebut tidak terlepas dari keadaan ekonomi global. Misalnya, rontoknya IHSG yang juga dialami oleh banyak negara. Begitu juga dengan gelombang PHK di sektor industri padat karya akibat sepinya pesanan dari luar negeri.

Namun, pemerintah tidak bisa berlindung di balik situasi global tersebut. Pemerintah jangan melulu menyalahkan kondisi global. Pemerintah mesti kreatif mencari daya ungkit penggerak ekonomi.

Contohnya, dalam melaksanakan efisiensi anggaran, pemerintah harus memiliki roadmap yang jelas tentang proyek-proyek yang dipangkas. Jangan asal pangkas dan potong. Jangan sampai justru menciptakan kekisruhan. Pertahankan proyek yang bisa menjadi pengungkit ekonomi dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Hentikan proyek yang salah langkah sehingga hanya sia-sia dan berdampak pada pendanaan negara yang tidak bermanfaat.

Pemerintah juga dituntut menjaga iklim investasi dan berusaha sehingga tidak menimbulkan biaya tinggi. Misalnya, menjamin keamanan investor dalam beraktivitas, yakni dengan membersihkan orang-orang yang kerap meminta pungutan seperti dikeluhkan sejumlah investor beberapa waktu lalu. Intinya, pemerintah harus satset, bergegas memperbaiki kondisi ekonomi, agar resesi tidak lagi melanda.