Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
DALAM negara demokrasi, penguasa tertinggi ialah rakyat. Presiden beserta para pembantunya hanyalah pelaksana tugas, pengemban amanat dari rakyat sang pemilik mandat. Presiden, sekalipun menyandang prinsip primus interpares (yang pertama di antara yang sederajat), tidak akan pernah lebih tinggi kedudukannya daripada rakyat.
Prinsip itu tentu berlaku dan menyasar kepada TNI-Polri, dua institusi penting di Republik ini. Kalau presiden saja berkedudukan sebagai pelaksana mandat rakyat, apalagi institusi TNI-Polri yang secara hierarkis berada di bawah presiden. Pasal 10 UUD 1945 menyebutkan presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan Polri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden selaku kepala negara (head of state).
Falsafah tentang presiden berikut para pembantunya sebagai pengemban mandat rakyat hendak menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah hak milik pribadi, sebaliknya amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, transparan, dan akuntabel. TNI dan Polri sekalipun dituntut untuk tunduk, taat, dan patuh pada prinsip-prinsip mulia tersebut.
Oleh karena itu, kita menyambut baik pidato Presiden Prabowo Subianto dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 pada Kamis (30/1) pekan ini. Prabowo menegaskan kepada para perwira TNI dan Polri bahwa mereka digaji oleh rakyat dari ujung kaki sampai kepala.
Ia kembali menegaskan bahwa rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan, dengan kepercayaan yang sedemikian besar, yang dituntut dari TNI-Polri ialah pengabdian yang setinggi-tingginya, seluas-luasnya.
Ucapan Prabowo benar, teramat benar. Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan aksi brutal sejumlah anggota TNI-AL. Dengan begitu serampangan, nyawa bos rental mobil meregang setelah ditembak di Rest Area Km 45 Tol Jakarta-Merak. Panglima Koarmada TNI-AL Laksda Denih Hendrata dalam konferensi pers di Kantor Koarmada, 6 Januari lalu, mengatakan ada keterlibatan tiga anggota TNI-AL dalam peristiwa penembakan itu.
Bau anyir di institusi seragam cokelat juga tidak kalah menyengat. Siswa SMK Negeri 4 Semarang bernama Gamma yang berusia 17 tahun ditembak oleh Aipda Robig Zaenudin. Sidang etik yang digelar pada awal Desember 2024 bahkan mencuatkan temuan lain, yakni Aipda Robig terbukti melakukan perbuatan tercela dengan menembak tiga siswa SMKN 4 Semarang. Aipda Robig kemudian dipecat dari Polri.
Dua contoh di atas hanyalah segelintir kisah kelam di kala rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi justru hidup dalam ketakutan. Noktah kecil dalam catatan panjang kekerasan aparat berseragam di negeri ini tentu pantang berulang. Pidato Prabowo yang disampaikan secara berapi-api jangan lantas menghilang.
Tidak boleh lagi nyawa rakyat melayang akibat letusan senjata aparat. Rakyat jangan disiksa dengan rasa waswas terhadap mereka yang sudah mengangkat sumpah untuk melindungi rakyat. Mandat rakyat kepada TNI dan Polri untuk melindungi segenap tumpah darah dan menghadirkan rasa aman, mesti dibayar lunas.
TNI dan Polri harus sangat-sangat serius menjalankan amanat Presiden Prabowo. Jangan biarkan stigma buruk itu terus hidup bahwa ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.
BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.
Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved