Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
PRESIDEN Prabowo Subianto terbukti tidak hanya berwacana atau bernarasi. Setelah berulang kali menyerukan untuk memotong pemborosan anggaran, Presiden kedelapan Republik Indonesia itu telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dari kebijakan tersebut, penghematan belanja negara diperkirakan mencapai Rp306,695 triliun.
Angka itu terdiri atas penghematan APBN 2025 sebesar Rp256,10 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,595 triliun. Prabowo tentunya sadar, kebijakan tersebut tidak memuaskan bagi semua pihak. Bahkan mungkin saja ada yang jengkel. Betapa tidak, inti instruksi tersebut ialah memotong belanja negara. Terkhusus, belanja nonprioritas yang menjadi kebiasaan kalangan birokrat dalam menghabiskan anggaran hanya demi dinyatakan serapan anggaran baik.
Jadi, kegiatan seperti seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas bakal dikurangi hingga separuh. Belanja honorarium juga diminta dilakukan secara terukur.
Bagi sebagian birokrat, perjalanan dinas adalah salah satu sumber pendapatan tambahan resmi dan legal mereka.
Akan tetapi, publik harus menyadari banyaknya kasus korupsi dengan modus perjalanan dinas fiktif membuat kegiatan itu kerap dikritik. Prabowo memang mengincar perilaku sebagian aparat negara yang terbiasa membuat keuangan negara bocor. Kebiasaan itu pun pernah diungkapkan mendiang begawan ekonom yang juga ayahanda Presiden Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo. Pada akhir 1993, Sumitro pernah menghitung kebocoran dana pembangunan negeri ini yang mencapai 30%.
Sayangnya, praktik di masa Orde Baru itu masih juga berlaku di era Reformasi. Seperti saat pemerintahan sebelumnya, ketika anggaran untuk program revolusi mental malah dipakai untuk membeli sepeda motor trail. Yang paling tidak masuk akal, ada pula dari anggaran Rp10 miliar untuk program stunting di daerah, sebanyak Rp6 miliar di antaranya dipakai untuk studi banding dan Rp2 miliar untuk rapat evaluasi. Adapun yang jadi makanan untuk ibu hamil dan anak di bawah dua tahun hanya Rp2 miliar.
Lalu, ada juga yang menggunakan anggaran stunting untuk memperbaiki pagar puskesmas. Entah apa isi di dalam kepala para pengguna anggaran itu selain sibuk mencari cara mendapatkan bagian dari uang negara.
Presiden juga sudah tahu dan memahami akal bulus para pengelola anggaran tersebut.
Dan, publik pun menaruh harapan Prabowo teguh menghadapi, melawan, serta menyikat para pelaku pemborosan keuangan negara. Jangan ragu menciptakan pemerintahan yang efisien.
Namun, kita ingatkan pula pemerintah untuk berhati-hati dalam memberlakukan pengetatan anggaran ini. Jangan sampai niat baik menghemat anggaran itu justru membuat laju pertumbuhan ekonomi terhambat.
Bagaimanapun, anggaran negara adalah salah satu instrumen penting pendongkrak ekonomi. Bagi daerah, dana transfer ke daerah bahkan sudah serupa jantung yang menghidupi. Bila jantung itu terus ditekan, sirkulasi darah tidak lancar.
Maka, jangan sampai niat baik menghemat anggaran malah kontraproduktif karena ketidakcermatan dalam menentukan skala prioritas. Berhemat itu penting, tapi geliat ekonomi juga tidak kalah penting. Karena itu, lakukan semua dengan cermat, tepat, dan akurat agar tidak justru membuat berat rakyat.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved