Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
DATANGNYA musibah bencana alam tidak bisa ditolak. Namun, bencana sesungguhnya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya diminimalkan dampak dan akibatnya. Pada titik itu, langkah mitigasi dan antisipasi menjadi kunci. Sialnya, bangsa ini masih saja memelihara kegagapan dalam dua hal tersebut.
Padahal, bencana tak henti menyapa negeri ini. Datang silih berganti. Pada satu waktu, seperti saat ini dan beberapa waktu terakhir, mungkin bencana hidrometeorologi basah yang paling mendominasi catatan kejadian bencana di Tanah Air. Namun, untuk waktu yang lain, boleh jadi bencana geologi dan bencana kekeringan yang akan mendapat 'giliran' mendominasi.
Artinya, potensi bencana selalu ada. Ancaman bencana terus mengintai. Akan tetapi, apa yang kita dan negara ini selalu lakukan? Lebih sering lupa ketimbang waspada. Kebanyakan alpa daripada bersiaga.
Selalu lupa bahwa Indonesia secara geografis teramat rawan dengan bencana. Pun, selalu alpa untuk menjadikan kejadian-kejadian bencana sebelumnya sebagai pelajaran mahapenting untuk terus-menerus menguatkan antisipasi dan mitigasi bencana.
Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah belakangan ini menjadi bukti bahwa kita seperti tidak pernah serius mengantisipasi bencana. Akibatnya fatal. Tidak hanya menimbulkan kerugian material, tapi juga merenggut korban jiwa.
Kejadian tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah, misalnya, menyebabkan 20 orang tewas tertimbun oleh material longsor. Di Bali, delapan orang meninggal dunia akibat terjangan bencana tanah longsor. Pun, banjir di pantai utara Jawa Tengah mengakibatkan ribuan rumah terendam dan jalur transportasi lumpuh.
Padahal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) jauh-jauh hari telah memprediksi cuaca yang bakal berlangsung ekstrem di sejumlah wilayah. Dengan fakta masih banyaknya korban dari bencana-bencana belakangan ini, itu menunjukkan bahwa proyeksi cuaca BMKG yang dikeluarkan lebih dini tidak dijadikan basis untuk melakukan mitigasi.
Tingkat kewaspadaan dan perilaku cuek terhadap peringatan bencana yang masih tinggi membuat saban bencana datang selalu memakan korban jiwa. Sesungguhnya, teknologi prakiraan cuaca sudah makin canggih. Akurasi atas prediksi yang dihasilkan juga telah kian presisi. Prakiraan cuaca pun kini ditopang pemodelan berbasis dampak.
Namun, secanggih apa pun teknologi prakiraan cuaca yang dipakai bakal percuma bila sikap cuek dan nirwaspada masih dibiarkan menggelayuti pemangku kebijakan, utamanya pemerintah daerah sebagai otoritas pengambil kebijakan di wilayah masing-masing. Apesnya, itulah yang tergambar dari situasi bencana yang terjadi akhir-akhir ini.
Kelak, tidak bisa tidak, 'rezim' cuek terhadap mitigasi bencana harus diakhiri. Hentikan kebiasaan lama. Bertindak lambat, instan, dan parsial dalam menangani bencana harus jadi kamus usang yang ditinggalkan. Pemerintah, khususnya pemda, mesti melipatgandakan keseriusan dan tidak boleh sekali pun lalai dalam hal antisipasi dan mitigasi bencana.
Bagaimanapun, pemda punya tanggung jawab besar untuk memperhatikan kondisi peralatan dan infrastruktur kebencanaan serta memantau secara rutin wilayah dengan risiko tinggi bencana. Pada saat bersamaan, mereka harus lebih peduli dengan informasi, peringatan dini, dan instruksi yang berasal dari otoritas berwenang, baik BMKG maupun BNPB.
Kita semua tentu prihatin, sedih, atas bencana yang beruntun terjadi. Namun, keprihatinan, kesedihan, tidak akan berarti apa-apa tanpa evaluasi menyeluruh. Hal itu amat penting supaya masyarakat tidak melulu menjadi korban dari sikap kesiagaan bencana yang tak jelas, samar-samar, dan kerap berhenti sebatas wacana.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved