Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
DATANGNYA musibah bencana alam tidak bisa ditolak. Namun, bencana sesungguhnya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya diminimalkan dampak dan akibatnya. Pada titik itu, langkah mitigasi dan antisipasi menjadi kunci. Sialnya, bangsa ini masih saja memelihara kegagapan dalam dua hal tersebut.
Padahal, bencana tak henti menyapa negeri ini. Datang silih berganti. Pada satu waktu, seperti saat ini dan beberapa waktu terakhir, mungkin bencana hidrometeorologi basah yang paling mendominasi catatan kejadian bencana di Tanah Air. Namun, untuk waktu yang lain, boleh jadi bencana geologi dan bencana kekeringan yang akan mendapat 'giliran' mendominasi.
Artinya, potensi bencana selalu ada. Ancaman bencana terus mengintai. Akan tetapi, apa yang kita dan negara ini selalu lakukan? Lebih sering lupa ketimbang waspada. Kebanyakan alpa daripada bersiaga.
Selalu lupa bahwa Indonesia secara geografis teramat rawan dengan bencana. Pun, selalu alpa untuk menjadikan kejadian-kejadian bencana sebelumnya sebagai pelajaran mahapenting untuk terus-menerus menguatkan antisipasi dan mitigasi bencana.
Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah belakangan ini menjadi bukti bahwa kita seperti tidak pernah serius mengantisipasi bencana. Akibatnya fatal. Tidak hanya menimbulkan kerugian material, tapi juga merenggut korban jiwa.
Kejadian tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah, misalnya, menyebabkan 20 orang tewas tertimbun oleh material longsor. Di Bali, delapan orang meninggal dunia akibat terjangan bencana tanah longsor. Pun, banjir di pantai utara Jawa Tengah mengakibatkan ribuan rumah terendam dan jalur transportasi lumpuh.
Padahal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) jauh-jauh hari telah memprediksi cuaca yang bakal berlangsung ekstrem di sejumlah wilayah. Dengan fakta masih banyaknya korban dari bencana-bencana belakangan ini, itu menunjukkan bahwa proyeksi cuaca BMKG yang dikeluarkan lebih dini tidak dijadikan basis untuk melakukan mitigasi.
Tingkat kewaspadaan dan perilaku cuek terhadap peringatan bencana yang masih tinggi membuat saban bencana datang selalu memakan korban jiwa. Sesungguhnya, teknologi prakiraan cuaca sudah makin canggih. Akurasi atas prediksi yang dihasilkan juga telah kian presisi. Prakiraan cuaca pun kini ditopang pemodelan berbasis dampak.
Namun, secanggih apa pun teknologi prakiraan cuaca yang dipakai bakal percuma bila sikap cuek dan nirwaspada masih dibiarkan menggelayuti pemangku kebijakan, utamanya pemerintah daerah sebagai otoritas pengambil kebijakan di wilayah masing-masing. Apesnya, itulah yang tergambar dari situasi bencana yang terjadi akhir-akhir ini.
Kelak, tidak bisa tidak, 'rezim' cuek terhadap mitigasi bencana harus diakhiri. Hentikan kebiasaan lama. Bertindak lambat, instan, dan parsial dalam menangani bencana harus jadi kamus usang yang ditinggalkan. Pemerintah, khususnya pemda, mesti melipatgandakan keseriusan dan tidak boleh sekali pun lalai dalam hal antisipasi dan mitigasi bencana.
Bagaimanapun, pemda punya tanggung jawab besar untuk memperhatikan kondisi peralatan dan infrastruktur kebencanaan serta memantau secara rutin wilayah dengan risiko tinggi bencana. Pada saat bersamaan, mereka harus lebih peduli dengan informasi, peringatan dini, dan instruksi yang berasal dari otoritas berwenang, baik BMKG maupun BNPB.
Kita semua tentu prihatin, sedih, atas bencana yang beruntun terjadi. Namun, keprihatinan, kesedihan, tidak akan berarti apa-apa tanpa evaluasi menyeluruh. Hal itu amat penting supaya masyarakat tidak melulu menjadi korban dari sikap kesiagaan bencana yang tak jelas, samar-samar, dan kerap berhenti sebatas wacana.
PENGUNGKAPAN identitas terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus menjadi angin segar.
Ramadan dengan puasanya dan Nyepi dengan catur brata penyepiannya adalah dua jalan berbeda yang sama-sama menuju pada penguatan sikap pengendalian diri.
DALAM minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.
Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone
GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.
BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.
PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.
LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.
TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.
PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal
DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.
PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved