Panen yang Membunuh Petani

PANEN mestinya jadi kebahagiaan petani. Namun, yang terjadi di Tanah Air lebih sering berkebalikan. Hampir tiap panen raya, harga gabah anjlok. Bahkan, di musim panen saat ini, harga gabah sudah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). Padahal, HPP sebesar Rp6.500 per kilogram saja sudah hampir setara dengan modal yang dikeluarkan petani.

Harga gabah di Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur berkisar Rp5.100-Rp5.500 per kilogram. Bahkan, di beberapa daerah lumbung beras di Sukabumi, Jawa Barat, seperti di Parakansalak dan Waluran, harga terjun ke Rp4.500 per kilogram.

Harga rendah itu sama saja buah simalakama bagi petani. Dijual ataupun tidak dijual, mereka tetap rugi. Meski mungkin masih sedikit di atas modal produksi, margin keuntungan tersebut belum menutup nilai tenaga yang dikeluarkan.

Kondisi itu bukan lagi memperihatinkan, tapi keji. Jika terus membiarkan, negara ini ibarat sedang membunuh petaninya sendiri. Petani yang merupakan kelompok yang memenuhi lebih dari 50% penduduk miskin Indonesia, justru bekerja gratis bagi kelompok yang sejahtera. Dari keringat mereka yang tidak terbayar itulah ketahanan pangan bangsa ini bersandar.

Kondisi tersebut jelas tidak bisa terus terulang tiap musim panen. Sebab, hal itulah yang membuat jumlah petani kita terus merosot setiap tahun dan berimbas pula pada jumlah produksi padi nasional.

Sensus pertanian pada 2023 menyebutkan jumlah petani turun 7,42% dalam satu dekade terakhir hingga kini tinggal tersisa 29,36 juta petani, baik yang guram maupun memiliki lahan sendiri. Dari jumlah itu pun kebanyakan petani sudah mendekati usia tidak produktif.

Maka, jelas pemerintah harus melakukan evaluasi dan pembenahan besar dalam sistem stabilitas harga gabah. Harus diakui bahwa HPP, yang semestinya menjadi pengaman dari hukum ekonomi supply dan demand saat panen raya, tidak berjalan. Tengkulak tetap menentukan harga seenaknya.

Segala alasan selama ini akan lambannya penyerapan gabah oleh Bulog, tidak boleh lagi diterima mentah-mentah. Apalagi, alasan klasik itu sudah seperti guyonan saja. Setiap panen raya, gudang Bulog tidak mampu menampung. Anehnya, saat beras impor datang, gudang-gudang selalu saja punya ruang cukup untuk menampung.

Bulog memang sebelumnya berjanji menyerap 100% gabah petani di tahun ini. Mereka menargetkan dapat menyerap beras petani sebesar 1,4 juta ton. Volume itu setara 70% dari target penugasan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Bulog untuk menyerap 2 juta ton beras pada 2025.

Namun, penyerapan 1,4 juta ton itu diproyeksikan pada puncak panen raya bulan Maret-April 2025. Maka, dengan musim panen yang telah tiba dan harga yang sudah anjlok, Bulog harus bekerja lebih cepat dan keras.

Tuntutan yang kini dihadapkan pada Bulog tentunya pula menjadi tugas pemerintah untuk memastikan pemenuhannya. Presiden Prabowo Subianto harus memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung penyerapan panen tersebut.

Seiring dengan itu, pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan koordinasi untuk penyerapan gabah maupun penyediaan infrastruktur penyimpanan. Dalam kondisi harga anjlok ini, pemerintah tak bisa sekadar mengeluarkan imbauan kepada petani untuk memilih menyimpan panen mereka. Itu bukanlah solusi efektif.

Bahkan, kalaupun memiliki kemampuan untuk menyimpan panen sementara, petani dan kelompok petani tetap terus dalam ancaman rugi. Terlebih dalam masa cuaca ekstrem saat ini yang tentunya sangat memengaruhi kualitas penyimpanan gabah. Negara sudah semestinya hadir lebih intens untuk menyelamatkan petani.