Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PEMBONGKARAN pagar laut di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dihentikan sementara. Lewat desakan dan kritik banyak pihak, TNI-AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya berembuk.
Kesepakatan tercapai. Pemilik atau orang yang bertanggung jawab atas pemagaran tersebut diminta mengaku. Bila tidak, pembongkaran paksa akan dilanjutkan. Tenggat diberikan sampai besok siang.
Baru kelar masalah koordinasi, muncul persoalan lain terkait dengan pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer tersebut. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menemukan bahwa pada kawasan perairan yang dipagari itu telah dikeluarkan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) sebanyak 262 bidang. Bahkan di kawasan itu terdapat 17 bidang sertifikat hak milik (SHM).
Sebanyak 234 SHGB di antaranya atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan atas nama perseorangan 9 bidang. Menurut informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Cahaya Inti Sentosa merupakan anak usaha PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Ada keanehan dari sertifikat-sertifikat tersebut. Bisa disebut legal karena resmi tercatat di BPN. Dapat dikatakan pula ilegal sebab bukan merupakan lahan daratan. Mestinya SHGB maupun SHM hanya diperuntukkan bagi bidang tanah, bukan perairan.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan pihaknya akan melakukan investigasi atas sertifikat-sertifikat yang disebut keluaran sejak 1982 itu. Oleh karena itu, wilayah bidang yang terdapat sertifikat tersebut akan dibandingkan dengan data garis pantai terbaru hingga 2024.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengemukakan kemungkinan modus pencaplokan wilayah lewat reklamasi. Disebutnya, pemagaran laut juga merupakan metode alamiah pembentukan daratan reklamasi. Kebetulan, di dekat kawasan pagar laut ada wilayah reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK).
Jika benar modus itu, berarti terdapat kongkalikong dalam penerbitan sertifikat di sana. Kita tunggu bagaimana hasil investigasi Kementerian ATR/BPN dan berharap pemerintah tidak menutup-nutupi atau merekayasa fakta. Pemerintah pun dituntut berpihak kepada rakyat, bukan pada pemilik modal yang serakah.
Langkah TNI-AL membongkar pagar laut sempat direspons dengan keberatan dari KKP. Sebelumnya, KKP telah menyegel pagar dan memberi tenggat sampai akhir bulan ini kepada pemilik pagar untuk membongkarnya. KKP juga mengaku melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pemagaran.
Baik TNI-AL maupun KKP sama-sama menyatakan melaksanakan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Gerak yang tidak seirama menunjukkan lemahnya koordinasi para pembantu presiden.
Kini, ditambah keanehan adanya ratusan sertifikat tanah di wilayah perairan yang dipagari, sekitar 700 meter dari garis pantai. Jelas bukan wilayah daratan yang bisa disertifikatkan.
Hingga hari ini, pemilik pagar laut yang terus memanjang sejak Agustus 2024 tersebut masih misterius. Bersamaan dengan itu, nelayan setempat terus-menerus menanggung kerugian akibat hasil tangkapan yang jauh berkurang lantaran keberadaan pagar laut.
Mereka juga harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli tambahan solar karena terpaksa harus memutar untuk ke lokasi tangkapan ikan di lepas pantai. Semakin lama pagar dibongkar, semakin lama pula mereka merugi. Ombudsman Pemprov Banten menaksir kerugian nelayan mencapai Rp9 miliar.
Dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, para pembantu presiden hendaknya kompak melaksanakan perintah. Presiden Prabowo menginstruksikan menyegel, membongkar, dan mengusut tuntas kasus pemagaran.
Setelah akhirnya harus membongkar paksa pagar, kita ingatkan lagi agar otak pemagaran laut secara ilegal tersebut diungkap. Tak sekadar diberi peringatan, aktor utamanya harus dimintai pertanggungjawaban.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved