Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Menyetarakan Kebebasan Beragama

06/8/2024 05:00

PERSOALAN kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menjadi masalah klasik di negeri ini. Tidak sepenuhnya warga negara mendapatkan perlakuan yang sama untuk menikmati kebebasan beragama, padahal sudah jelas-jelas hal itu dilindungi dan dijamin oleh konstitusi.

Satu hal krusial yakni terkait dengan pelaksanaan ibadah, termasuk di dalamnya mendirikan rumah ibadah. Selama ini, tidak semua pemeluk agama memiliki kesetaraan dalam mendirikan rumah ibadah. Berulang kali, beragam masalah masih kerap ditemui di tengah masyarakat dalam hal mendirikan tempat ibadah.

Pangkal persoalannya ialah syarat-syarat mendirikan rumah ibadah di peraturan bersama menteri (PBM) yang kerap menjadi belenggu kebebasan pendirian rumah ibadah. Bukan rahasia lagi bahwa aturan mendirikan rumah ibadah tersandera oleh rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Baca juga : Perlu Regulasi Larang Mudik

FKUB dinilai sebagai lembaga non-negara, tetapi mengambil peran besar dalam izin mendirikan rumah ibadah, bahkan melampaui negara. Peran itulah yang selama ini kerap menjadi belenggu dalam penerbitan izin rumah ibadah.

Publik tentu berharap, pemerintah segera mewujudkan kebijakan yang mampu untuk mengikis jerat tersebut. Janji Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bahwa izin pendirian rumah ibadah kini tidak lagi memerlukan rekomendasi dari FKUB bisa menjadi angin segar bagi penyetaraan kebebasan beragama di negeri ini.

Menko Polhukam bersama Menteri Dalam Negeri telah sepakat dengan Kementerian Agama untuk mengubah peraturan ini menjadi peraturan presiden (perpres), yang memangkas birokrasi izin pendirian rumah ibadah menjadi cukup dari Kementerian Agama saja.

Baca juga : Mencegah LP dari Covid-19

Saat ini, pendirian rumah ibadah memerlukan dua rekomendasi, yaitu dari FKUB dan Kementerian Agama. Ke depan, dengan hanya rekomendasi dari Kementerian Agama, proses pendirian tempat ibadah dan proses menjalankan ibadah menjadi lebih terjamin. Itu jelas langkah baik karena birokrasi bisa lebih ringkas dan hak konstitusional untuk mendirikan rumah ibadah bisa lebih terjamin.

Namun, tentu pemerintah juga dituntut lebih tegas untuk mengantisipasi potensi-potensi konflik horizontal di tingkat bawah lantaran aturan baru itu nantinya dapat dipandang mengesampingkan peran komunitas agama dan antarumat beragama.

Karena itulah, jika aturan baru tersebut nantinya benar-benar terbit, aparat penegak hukum harus tegas dalam menegakkan aturan seadil-adilnya. Aparat harus benar-benar mampu mengawal aturan itu jika ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengangkanginya.

Baca juga : Paket Insentif Pengganti Mudik

Belum lagi, persoalan izin kepala daerah yang mungkin juga masih tetap dipertahankan. Selama ini, kepala daerah kerap menjadikan persoalan izin pendirian rumah ibadah sebagai komoditas politik.

Tentu, dengan terbitnya aturan baru itu nantinya, kepala daerah juga akan meninggalkan kebiasan lama tersebut demi membangun iklim kebebasan beragama yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara.

Kepala daerah diharapkan betul-betul menjalankan tugas untuk memberi pelayanan yang baik dan setara tanpa diskriminasi bagi semua umat beragama agar dapat menjalankan ibadah dengan baik dan aman, termasuk di dalamnya dengan mempunyai tempat ibadah.

Hanya dengan menjamin kebebasan beragama, Indonesia bakal menjadi tempat yang semakin aman, nyaman, dan adil bagi pemeluk agama.

 



Berita Lainnya
  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.

  • Sektor Pajak Butuh Digebrak

    26/5/2025 05:00

    Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.