Headline

Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.

Fokus

PSG masih ingin menambah jumlah pemain muda.

Meneguhkan Oposisi, Mencegah Tirani

03/4/2024 20:00

KONSTITUSI Indonesia yang menganut sistem presidensial memang tidak mengenal istilah partai oposisi. Namun, fungsi oposisi tetaplah ada dan harus tetap ada karena itu merupakan sesuatu yang built-in dalam alam demokrasi.

Fungsi oposisi sudah terintegrasi secara alami dalam sistem politik demokratis. Ia hadir untuk menyumbangkan pikiran-pikiran alternatif yang konstruktif sehingga kekuasaan memiliki penyeimbang dan bekerja di bawah pengawasan.

Ketika suatu saat penguasa melenceng ke kiri atau ke kanan, fungsi oposisi dalam negara demokrasi akan bergerak, tampil ke depan, mengingatkan penguasa untuk kembali berjalan di rel konstitusi. Itulah indahnya demokrasi dengan fungsi oposisi di dalamnya.

Namun, fungsi itu terancam mati ketika rezim ini sebentar lagi berganti. Adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo yang menelurkan sebuah ide yang berpotensi melahirkan tirani karena terkuburnya pikiran-pikiran alternatif.

Bamsoet, demikian ia karib disapa, ingin agar semua partai masuk kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu bahkan mewacanakan agar PDI Perjuangan selaku pemenang Pemilu Legislatif 2024 ikut dalam gerbong pemerintahan.

Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak akan ada masalah tanpa adanya partai di luar pemerintahan. Alasannya filosofi demokrasi di Indonesia menganjurkan agar setiap kebijakan pemerintah diputuskan melalui musyawarah mufakat.

Bamsoet juga mengeklaim dunia bisnis di Tanah Air sangat menanti-nantikan pemerintahan tanpa oposisi. Situasi politik akan selalu tenang, kondusif, dan terjaga, karena tidak ada satupun partai yang meneriaki kebijakan dan kerja pemerintah.

"Saya ingin semua partai bergabung dalam koalisi pemerintah enggak ada yang di luar, sehingga suasana politik kondusif, bisnis jadi enak. Ini teman-teman pebisnis sangat mengharapkan adanya situasi politik yang kondusif," kata Bamsoet di Jakarta, Selasa (2/4) kemarin.

Keinginannya itu patut kita kritisi. Sebab, dalam praktik demokrasi di mana pun, ketiadaan partai politik di luar pemerintahan bisa membahayakan mekanisme check and balance. Pemerintah yang dibentuk akan merugi, begitu juga rakyat di bawahnya.

Benar memang konstitusi tidak mengenal partai oposisi karena Indonesia tidak menganut demokrasi parlementer. Namun, Bamsoet sepertinya lupa tentang fungsi oposisi yang sudah built-in di alam demokrasi. Fungsi ini menuntut adanya partai penyeimbang di luar pemerintahan.

Ia juga tidak salah ketika mengatakan dunia bisnis membutuhkan pemerintahan yang tidak gonjang-ganjing. Tapi apalah artinya kestabilan berbisnis tanpa adanya wahana berdialektika--suatu ruang yang memfasilitasi perdebatan sehat berbagai elemen kepentingan?

Sejarah sedang menunggu kita. Kiranya negeri ini tetap memiliki partai politik yang berani menarik garis demarkasi dan menjadi pengawas kritis pihak penguasa. Tanpa ikhtiar bersama merawat demokrasi, ia terancam rusak bahkan mati di tangan pemerintahan tirani.



Berita Lainnya
  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.