Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KONSTITUSI Indonesia yang menganut sistem presidensial memang tidak mengenal istilah partai oposisi. Namun, fungsi oposisi tetaplah ada dan harus tetap ada karena itu merupakan sesuatu yang built-in dalam alam demokrasi.
Fungsi oposisi sudah terintegrasi secara alami dalam sistem politik demokratis. Ia hadir untuk menyumbangkan pikiran-pikiran alternatif yang konstruktif sehingga kekuasaan memiliki penyeimbang dan bekerja di bawah pengawasan.
Ketika suatu saat penguasa melenceng ke kiri atau ke kanan, fungsi oposisi dalam negara demokrasi akan bergerak, tampil ke depan, mengingatkan penguasa untuk kembali berjalan di rel konstitusi. Itulah indahnya demokrasi dengan fungsi oposisi di dalamnya.
Namun, fungsi itu terancam mati ketika rezim ini sebentar lagi berganti. Adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo yang menelurkan sebuah ide yang berpotensi melahirkan tirani karena terkuburnya pikiran-pikiran alternatif.
Bamsoet, demikian ia karib disapa, ingin agar semua partai masuk kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu bahkan mewacanakan agar PDI Perjuangan selaku pemenang Pemilu Legislatif 2024 ikut dalam gerbong pemerintahan.
Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak akan ada masalah tanpa adanya partai di luar pemerintahan. Alasannya filosofi demokrasi di Indonesia menganjurkan agar setiap kebijakan pemerintah diputuskan melalui musyawarah mufakat.
Bamsoet juga mengeklaim dunia bisnis di Tanah Air sangat menanti-nantikan pemerintahan tanpa oposisi. Situasi politik akan selalu tenang, kondusif, dan terjaga, karena tidak ada satupun partai yang meneriaki kebijakan dan kerja pemerintah.
"Saya ingin semua partai bergabung dalam koalisi pemerintah enggak ada yang di luar, sehingga suasana politik kondusif, bisnis jadi enak. Ini teman-teman pebisnis sangat mengharapkan adanya situasi politik yang kondusif," kata Bamsoet di Jakarta, Selasa (2/4) kemarin.
Keinginannya itu patut kita kritisi. Sebab, dalam praktik demokrasi di mana pun, ketiadaan partai politik di luar pemerintahan bisa membahayakan mekanisme check and balance. Pemerintah yang dibentuk akan merugi, begitu juga rakyat di bawahnya.
Benar memang konstitusi tidak mengenal partai oposisi karena Indonesia tidak menganut demokrasi parlementer. Namun, Bamsoet sepertinya lupa tentang fungsi oposisi yang sudah built-in di alam demokrasi. Fungsi ini menuntut adanya partai penyeimbang di luar pemerintahan.
Ia juga tidak salah ketika mengatakan dunia bisnis membutuhkan pemerintahan yang tidak gonjang-ganjing. Tapi apalah artinya kestabilan berbisnis tanpa adanya wahana berdialektika--suatu ruang yang memfasilitasi perdebatan sehat berbagai elemen kepentingan?
Sejarah sedang menunggu kita. Kiranya negeri ini tetap memiliki partai politik yang berani menarik garis demarkasi dan menjadi pengawas kritis pihak penguasa. Tanpa ikhtiar bersama merawat demokrasi, ia terancam rusak bahkan mati di tangan pemerintahan tirani.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved