Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Dilema Tahunan Soal Perberasan

02/4/2024 20:00

DILEMA soal perberasan belum juga berkesudahan. Sejak dulu hingga kini, soal beras selalu memantik masalah, baik ketika panen raya maupun di kala sebaliknya.

Sudah menjadi kebiasaan, tatkala terjadi panen raya, harga gabah turun, bahkan tak jarang anjlok. Sudah menjadi kelaziman, ketika harga gabah turun, petani meradang. Jangankan mendapatkan untung dari banting tulang beberapa bulan menanam dan merawat padi, mereka malah kerap merugi. Nasib buruk itu selalu terulang, bahkan boleh dibilang telah menjadi gejala tahunan.

Tidak cuma petani yang kerap bernasib buruk dalam urusan beras.

Rakyat sebagai konsumen sama saja. Dalam beberapa bulan belakangan, jalan napas mereka tersumbat karena tingginya harga beras. Beban hidup mereka yang sudah berat semakin berat lantaran harus membeli makanan pokok itu dengan merogoh kantong lebih dalam.

Begitulah siklus buruk perberasan di negeri ini, negeri agraris yang sering dibanggakan sebagai negeri subur makmur gemah ripah loh jinawi. Siklus itu pun kembali terrepitisi kali ini. Setelah konsumen lama terhimpit mahalnya harga beras, giliran petani yang siap-siap menjerit. Panen raya mulai Maret lalu memang baik buat rakyat karena harga beras akan kembali bersahabat. Tetapi situasi itu buruk bagi petani lantaran harga gabah terus turun.

Tanda-tanda itu sudah terlihat nyata. Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso meyakini penurunan harga gabah seiring dengan panen raya yang akan mencapai puncaknya bulan ini. Menurutnya, harga gabah sudah di kisaran Rp5.000-Rp6.000 per kilogram, menurun cukup tajam ketimbang Februari yang Rp7.000 per kilogram.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat harga gabah kering panen di tingkat petani pada Maret di angka Rp 6.736/kg. Harga itu lebih murah 7,24% secara bulanan, namun masih lebih tinggi 27,71% daripada periode yang sama tahun lalu. Harga gabah kering giling juga turun 5,47% secara bulanan menjadi Rp 8.121/kg, kendati masih melambung 34,22% secara tahunan.

Situasi seperti itu tentu tak boleh dibiarkan. Pemerintah mesti selekasnya menunjukkan kehadiran, memperlihatkan keberpihakan, agar harga gabah tak turun makin dalam, supaya nasib petani tak kian memprihatinkan. Membeli gabah dari petani dengan harga yang menguntungkan mereka adalah keniscayaan. Menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) ialah keharusan. Itulah kewajiban Bulog saat ini. Itulah tugas Badan Pangan Nasional (Bapanas) kini.

Lebih dari itu semua, sudah saatnya pemerintah menanggalkan penyelesaian sesaat, baik saat panen raya yang merugikan petani maupun saat beras langka yang merugikan konsumen.

Solusi jangka panjang pantang dipinggirkan. Membantu petani mengatasinya tingginya biaya produksi, umpamanya, tak bisa lagi sekadar basa-basi. Mengurangi subsidi pupuk yang merupakan salah satu komponen terbesar biaya produksi padi adalah bukti basa-basi itu.

Tanpa solusi yang komprehensif, petani akan terus menjerit saat panen raya. Tanpa solusi simultan, rakyat akan selalu megap-megap karena beras langka dan harga menggila. Tugas itu memang tak gampang, tetapi buat apa ada pemerintah kalau maunya hanya yang mudah-mudah? 



Berita Lainnya
  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.