Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PERAN kaum cendekiawan atau intelektual amat krusial dalam menentukan sejarah perjalanan bangsa ini. Bahkan, berdirinya republik ini juga tidak lepas dari buah pikir kalangan cerdas cendekia seperti Sukarno, Hatta, maupun Syahrir. Sebagai kaum terpelajar, kala itu mereka sadar ada kesewenang-wenangan dari penguasa dan berupaya melawannya, bahkan rela masuk penjara.
Begitu juga dengan yang terjadi hari ini. Jika para guru besar dari berbagai perguruan tinggi resah dengan kondisi karut-marut yang terjadi di negeri ini, itu berarti ada yang salah dan memang sudah menjadi tugas mereka untuk mengingatkannya.
Mereka kembali lantang bersuara, lantaran ada pihak-pihak yang coba mengkhianati demokrasi untuk kepentingan pribadi. Mereka pun mengingatkan para elite akan pentingnya menjaga etika dan moral ketimbang urusan menang-kalah untuk kepentingan elektoral.
Secara bergantian, sivitas akademika dan guru besar dari sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, itu melempar pesan kepada elite agar serius meluruskan demokrasi yang berjalan menyimpang. Terbaru pada Kamis (14/3) lalu, sejumlah guru besar dari berbagai universitas di Jabodetabek berkumpul di Kampus UI Salemba. Intinya mereka menuntut agar pemerintah dapat menegakkan konstitusi, memulihkan hak kewargaan dan peradaban berbangsa. Sebelumnya, kalangan guru besar dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta juga menyerukan soal pentingnya penegakan etika dan demokrasi yang kian menyimpang di negeri ini.
Seruan para intelektual itu bukanlah mengada-ada. Mereka melihat etika dan moral secara kasat mata memang telah diselewengkan, terutama dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang lalu. Sudah semestinya pemerintah mendengarkan seruan dari kalangan kampus ini. Mendengar berarti tidak sekadar menganggap suara mereka sekadar bagian dari demokrasi, melainkan mengevaluasi dan menghentikan segala bentuk penyimpangan itu.
Biar bagaimana pun mereka memiliki tanggung jawab yang sama dalam membentuk watak bangsa, seperti halnya para elite dan pemuka agama.
Kaum cendekiawan bukanlah mereka yang berumah di atas angin. Meski kerap dianggap sosok suci yang mendakwahkan kebenaran, ia tetaplah menjejak bumi sebagai penjaga moral kehidupan bermasyarakat.
Pemerintah tidak perlu alergi dengan kritik mereka. Intinya, kaum intelektual itu hanya ingin penyelenggaraan negara berjalan dengan semestinya; menjunjung demokrasi, serta menghargai moralitas dan etika, bukan untuk menggulingkan penguasa. Pemerintah harus mendengarkan seruan itu, karena merekalah suluh yang menerangi kehidupan di masyarakat.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved