Headline

Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.

Fokus

F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.

Mengembalikan Muruah Polri

25/8/2022 05:00
Mengembalikan Muruah Polri
Ilustrasi MI(MI/Seno)

 

POLRI tidak bisa melepaskan diri dari pengamatan dan penilaian masyarakat. Memiliki kewenanganan sangat besar dan organisasinya menembus sampai tingkat desa. Karena itu, rakyat menaruh harapan agar Polri selalu tampil sempurna.

Sekecil apa pun kecerobohan yang dilakukan anggota Polri pasti merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Oleh karena itu, anggota Polri dituntut bekerja dengan hati-hati, senantiasa bekerja dengan presisi.

Kepercayaan masyarakat atas Polri mencapai titik terendah dalam kasus polisi tembak polisi di rumah dinas polisi yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui kasus itu menjadi pukulan keras untuk kepolisian.

Pengakuan Kapolri itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, kemarin. “Ini tentunya pil pahit bagi kami. Namun demikian, kami terus berkomitmen apa yang terjadi menjadi momentum untuk memperbaiki, untuk terus melakukan perbaikan institusi Polri,” kata Kapolri.

Sedikit demi sedikit kepercayaan masyarakat mampu dipulihkan. Kepercayaan itu dipulihkan dengan kerja cerdas mengungkap kasus Brigadir J. Pengungkapan peristiwa itu menjadi semakin terang apa adanya dengan mempertaruhkan muruah institusi Polri.

Kapolri patut diapresiasi karena membuka tabir kematian Brigadir J secara terang-benderang di Komisi III DPR. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ia membeberkan indikasi rekayasa dan penghalangan penyidikan sejak peristiwa itu terjadi.

Dalam kasus itu lima orang telah menjadi tersangka, yakni mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, dua ajudan Ferdy, yakni Bharada Richard Eliezer dan Brigadir Ricky Rizal; istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi; dan asisten rumah tangga keluarga Ferdy, Kuat Ma’ruf.

Selain pengusutan kasus pidana oleh Tim Khusus (Timsus), Polri juga mengusut dugaan pelanggaran etik oleh Inspektorat Khusus (Irsus). Sebanyak 97 personel Polri telah diperiksa Irsus dan 35 di antaranya diduga melanggar kode etik. Dari jumlah itu, 16 di antaranya sudah ditempatkan di penempatan khusus di Mako Brimob dan 2 lainnya sudah di tahanan menyusul penetapan tersangka. Adapun sisanya masih berproses.

Publik tentu berharap kasus yang telah berlangsung lebih dari sebulan dan menyita perhatian ini dapat menyeret para pelaku yang terlibat ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.

Sejauh ini masyarakat masih percaya kepada institusi yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Setidaknya, itu tecermin dari hasil survei Laboratorium Survei Indonesia (LSI) yang menyebutkan mayoritas masyarakat (yang diwakili 89,4% responden) menyatakan Kapolri telah bersikap tegas. Ia dinilai tak ragu menghukum para oknum bawahannya yang coba-coba menghalangi penyidikan.

Survei itu juga menyebutkan sebanyak 80,9% responden menilai Polri sudah cepat tanggap dan proaktif dalam merespons kegundahan dan protes masyarakat dalam melihat ketidakberesan di awal kasus pembunuhan ini terkuak. Sementara 79,2% responden menilai Polri dan Kapolri telah bersikap adil atau tidak pandang bulu.

Hasil jajak pendapat LSI yang digelar pada 13-21 Agustus 2022 ini melibatkan 1.930 responden di 34 provinsi di Indonesia. Dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar -/+ 2,24%.

Tugas Kapolri ke depan tidaklah ringan. Selain terus merawat kepercayaan masyarakat, ia mesti melakukan konsolidasi internal. Kapolri tidak bisa berjalan sendirian. Ia membutuhkan dukungan publik agar institusi Polri tetap berwibawa dan dihormati.



Berita Lainnya
  • Jaga Kedaulatan Digital Nasional

    25/7/2025 05:00

    Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.

  • Ini Soal Kesetiaan, Bung

    24/7/2025 05:00

    EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.

  • Koperasi Desa versus Serakahnomics

    23/7/2025 05:00

    SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia. 

  • Laut bukan untuk Menjemput Maut

    22/7/2025 05:00

    MUSIBAH bisa datang kapan pun, menimpa siapa saja, tanpa pernah diduga.

  • Mengkaji Ulang IKN

    21/7/2025 05:00

    MEGAPROYEK pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awalnya adalah sebuah mimpi indah.

  • Suporter Koruptor

    19/7/2025 05:00

    PROSES legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana menunjukkan lagi-lagi DPR dan pemerintah mengabaikan partisipasi publik.

  • Rumah Sakit Asing bukan Ancaman

    18/7/2025 05:00

    DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.

  • Kerja Negosiasi belum Selesai

    17/7/2025 05:00

    AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

  • Setop Penyakit Laten Aksi Oplosan

    16/7/2025 05:00

    BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.

  • Revisi KUHAP tanpa Cacat

    15/7/2025 05:00

    DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.

  • Cari Solusi, bukan Cari Panggung

    14/7/2025 05:00

    PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.

  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.

  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.