Alih Status Pegawai KPK

BANGSA ini masih memerlukan upaya yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan perwujudan upaya luar biasa itu. Agar pemberantasan korupsi benar-benar tuntas, penguatan KPK menjadi syaratnya.

Semangat penguatan inilah yang terus menggema dari ruang publik. Penguatan baik sisi kewenangan maupun integritas para personelnya. Publik sangat mendukung agar KPK diisi sosok-sosok terbaik demi menyelamatkan Indonesia dari cengkraman para koruptor.

Kecintaan bangsa ini terhadap KPK inilah yang juga melatari munculnya pro dan kontra atas transformasi di tubuh lembaga antirasywah ini. Kini internal KPK tengah melakukan peralihan status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara sesuai amanat Undang-Undang 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hasilnya pun telah diumumkan dan 1.274 pegawai dinyatakan memenuhi syarat dan 75 pegawai tidak memenuhi syarat. Sementara itu, dua pegawai tidak mengikuti tes wawasan kebangsaan. Ada yang mendukung hasil tes, ada pula yang menganggapnya sebagai pelemahan KPK.

Yang jelas proses asesmen yang dilakukan KPK sebagai upaya menjalankan amanat undang-undang. Bahkan, proses asesmen dilakukan berkerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, Pusat Intelijen TNI-AD, Dinas Psikologi AD, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Yang muncul kemudian ialah isu bahwa asesmen lewat tes wawasan kebangsaan ini dituding untuk menyingkirkan 75 orang tersebut dari KPK, sebagai upaya lanjutan dari usaha panjang untuk memperlemah eksistensi KPK.

Padahal, tes wawasan kebangsaan merupakan syarat mutlak untuk menyandang status ASN. Wawasan kebangsaan ialah keutamaan seorang ASN. Sesuai dengan Pasal 10 UU 5/2014 tentang ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa.

Namun, tidak ada salahnya bagi KPK dan seluruh pihak terkait untuk menjelaskan dengan gamblang mengenai jalannya proses asesmen tersebut, benarkah teknis pelaksanaan sesuai dengan konsep luhur yang diamanatkan oleh norma perundang-undangan.

Benarkah urusan Qunut, perkawinan, serta jilbab menjadi materi tes? Bagaimana korelasi sejumlah pertanyan ini dengan upaya pemberantasan korupsi sebagai tugas pokok dan fungsi para pegawai KPK? Betulkan ASN harus menyerahkan urusan privatnya ke publik?

Banyak pertanyaan lainnya yang muncul dari ruang publik yang harus segera dijawab lewat transparansi dan membuka hasil tes. Tidak ada salahnya jika hasil tes masing-masing 75 pegawai yang tidak lolos dipaparkan kepada publik.

Jika memang benar-benar tidak lolos, biarkan mata publik terbuka bahwa tidak ada rekayasa dalam asesmen. Jika memang benar hasilnya begitu, tentu pihak pimpinan KPK tidak ada alasan untuk merahasiakannya, publik pun pasti akan mendukung.

Bagaimanapun eksistensi KPK tidak bisa dipisahkan dari aspirasi seluruh anak bangsa yang lahir saat gerakan reformasi. Bangsa ini juga tidak ingin persoalan berlarut yang tentu akan mengganggu pemberantasan korupsi itu sendiri.

Pimpinan KPK bersama Kepala BKN harus segera bersikap. Tudingan bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN merugikan sejumlah pegawai KPK harus dijawab. Apalagi, adanya pendapat Mahkamah Konstitusi terkait ihwal ini.

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan gugatan uji materiel Undang-Undang 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak hanya memangkas izin penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan, MK juga berpendapat soal pasal peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

MK menegaskan ketentuan peralihan tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat sebagai ASN dengan alasan apa pun. Sebab, para pegawai KPK selama ini dinilai telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.