Darurat Keteladanan

BANGSA ini tidak hanya mengalami darurat kesehatan akibat pandemi covid-19. Ada persoalan yang lebih besar lagi, yakni darurat keteladanan. Figur-figur yang bisa dijadikan rujukan nilai dalam berperilaku dan bertindak kian langka. Para tokoh agama mestinya tampil sebagai figur rujukan nilai bagi masyarakat. Menjadi rujukan karena ia santun bertutur, bersahaja dalam berpenampilan, satu kata dengan perbuatan. Atribut moralitas tidak dipakai untuk membenarkan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.

Di tengah situasi darurat keteladanan itu, muncul harapan yang ditawarkan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Miftachul Akhyar yang terpilih menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI periode 2020-2025, menggantikan Ma’ruf Amin.

Miftachul Akhyar mengajak seluruh ulama untuk kembali kepada jati diri ulama yang mendapat amanah untuk menegakkan ajaran Islam secara benar. Ulama semestinya menjalankan tugas utama, yakni berdakwah, mengajak umat untuk menjalankan kebaikan.

Patut didukung pernyataan Miftachul Akhyar bahwa dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul; menyayangi, bukan menyaingi; mendidik, bukan membidik; membina, bukan menghina; mencari solusi, bukan mencari simpati; dan membela, bukan mencela.

Kiranya kepemimpinan baru MUI mampu membawa kesejukan bagi bangsa dan negara sesuai dengan harapan Wapres Ma’ruf Amin agar lembaga itu tetap memegang komitmen dalam menjaga implementasi Islam wasatiah (moderat).

Kita berharap, sangat berharap, agar kepemimpinan baru MUI tidak berlama-lama melakukan konsolidasi organisasi sebab bangsa ini masih didera darurat kesehatan akibat pandemi covid-19. MUI diharapkan segera menunjukkan kontribusinya dalam mengawal proses persiapan vaksinasi.

Mengawal proses, sebagaimana diharapkan Wapres, tidak hanya terkait dengan sertifikasi halal bagi vaksin covid-19 yang akan digunakan pemerintah, tetapi juga dalam menyosialisasikan pentingnya vaksin sebagai salah upaya pengendalian covid-19.

Sosialisasi vaksin sangat penting sebab hasil survei nasional menyebutkan masih ada perbedaan penerimaan vaksin di setiap provinsi. Survei dilakukan Kementerian Kesehatan bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization dengan dukungan Unicef dan WHO.

Perbedaan penerimaan vaksin dilatarbelakangi oleh berbagai aspek, di antaranya aspek ekonomi, keyakinan agama, status pendidik, serta wilayah. Meski demikian, mayoritas penduduk bersedia divaksinasi.

Terus terang, untuk mengatasi pandemi yang telah menewaskan ribuan orang di Indonesia, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Seluruh elemen masyarakat mesti terlibat, termasuk pemuka agama. Sebagai pemimpin umat, mereka malah memiliki peran sentral seperti halnya tenaga kesehatan. Mereka harus berada di garda terdepan dalam penanggulangan wabah ini.

Para tokoh agama tidak cukup hanya berteriak di atas mimbar, tetapi juga harus memberi keteladanan tanggung jawab lewat perbuatan. Jika tanggung jawab perawatan dan medis ada pada dokter dan perawat, tanggung jawab pencegahan wabah sebetulnya juga ada di tangan para tokoh agama. Bahkan, dengan kultur religius yang kuat di Indonesia, ucapan para tokoh agama tak jarang lebih dahsyat dampaknya ketimbang pemerintah.

Dalam konteks itulah kita berharap para tokoh agama tidak melalaikan peran dan kearifan mereka pada kondisi meruaknya pandemi ini. Mereka sejatinya tidak ikut mengumpulkan massa dengan alasan apa pun, apalagi tanpa mematuhi protokol kesehatan.