Headline

Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.

Fokus

F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.

Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

01/7/2025 05:00

PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi. Korupsi sektor ini mudah dilakukan seiring lemahnya sistem yang berakibat kemudahan merekayasa pemenang tender proyek. Penikmat uang rasuahnya pun mulai dari pejabat pemerintah hingga kontraktor pelaksana.

Korupsi proyek jalan bisa melibatkan seluruh pihak. Dari pihak swasta, kepala daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga anggota DPRD. Pihak swasta menyuap pengambil keputusan agar memenangkan mereka dalam lelang proyek. Kecurangan diduga memang sudah didesain sejak awal, yakni saat masih di tahap perencanaan.

Pintu masuk celah korupsi ini berawal dari dinas di pemerintah daerah atau OPD yang melakukan perencanaan hingga mengalokasikan anggaran. Ketika proyek dan anggaran itu sudah diketuk palu dan masuk ke tahap teknis, terjadilah mark down; menurunkan atau memperkecil anggaran, kapasitas material, dan sebagainya dengan tujuan mengantongi keuntungan dari proyek jalan.

KPK pernah mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan jalan biasanya hanya tersisa 50%, separuhnya lagi menguap untuk suap dan keuntungan kontraktor, yakni 30% untuk suap dan 20% keuntungan diambil kontraktor. Alhasil tinggal 50% dana yang benar-benar tersedia untuk pembangunan jalan.

Akhirnya, terjadi pengurangan kualitas jalan yang tak sesuai dengan anggaran awal yang ditetapkan. Spesifikasi materialnya rendah dan bisa dipastikan lebih rentan rusak. Akibatnya, jalan baru dibuat atau diperbaiki, belum setahun sudah bopeng.

Modus korupsi itulah yang juga dipakai para pelaku rasuah yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proyek pembangunan jalan di wilayah Sumatra Utara. KPK mengungkapkan total nilai proyek jalan yang menjadi bancakan itu mencapai Rp231,8 miliar.

Enam orang yang ditangkap dalam operasi tersebut diterbangkan ke Jakarta, Jumat (27/6). Lima orang jadi tersangka, di antaranya Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Ginting serta seorang pejabat Kementerian PU dengan posisi PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, Heliyanto.

Artinya, perilaku korup ini melibatkan jajaran pejabat Pemprov Sumut dan Kementerian PU. Korupsi dalam proyek infrastruktur memang selalu melibatkan banyak pihak, menunjukkan bahwa jaringan korupsi infrastruktur itu seperti gurita.

Terbongkarnya kasus ini tentu diharapkan mampu dituntaskan KPK. Selisik semua pihak, karena selama ini korupsi proyek infrastruktur daerah banyak jadi alat barter balas budi politik. Tidak terkecuali, KPK mesti memastikan terlibat atau tidaknya Gubernur Sumut.

Bukanlah cerita baru, proyek semacam ini, yang melibatkan anggaran triliunan rupiah, turut pula melibatkan berlapis birokrasi. Dengan kompleksitas teknis, celah-celah penyimpangan selalu muncul. Ibarat kisah lama yang terus berulang, korupsi pada proyek pembangunan dan preservasi jalan selalu jadi ladang subur korupsi, karena bukan hanya proyek pembangunan, melainkan juga proyek politik, lebih tepatnya proyek balas budi politik.

Bagaimana memutusnya? Reformasi sistem pengadaan proyek harus benar-benar dijalankan dengan transparansi penuh. Begitu pun pembenahan integritas birokrasi menjadi kunci utama, karena betapa pun baiknya sistem, jika birokrasi tetap bobrok, sistem bakal diakali.

Komitmen dan janji Presiden Prabowo Subianto untuk membumihanguskan korupsi di negeri ini butuh segera mewujud dalam kebijakan dan tindakan. Jika korupsi dibiarkan, dampaknya sangat luas. Tidak hanya pada rusaknya infrastruktur atau kebocoran anggaran, tetapi juga bakal mendegradasi bangsa ini.

 

 



Berita Lainnya
  • Jaga Kedaulatan Digital Nasional

    25/7/2025 05:00

    Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.

  • Ini Soal Kesetiaan, Bung

    24/7/2025 05:00

    EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.

  • Koperasi Desa versus Serakahnomics

    23/7/2025 05:00

    SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia. 

  • Laut bukan untuk Menjemput Maut

    22/7/2025 05:00

    MUSIBAH bisa datang kapan pun, menimpa siapa saja, tanpa pernah diduga.

  • Mengkaji Ulang IKN

    21/7/2025 05:00

    MEGAPROYEK pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awalnya adalah sebuah mimpi indah.

  • Suporter Koruptor

    19/7/2025 05:00

    PROSES legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana menunjukkan lagi-lagi DPR dan pemerintah mengabaikan partisipasi publik.

  • Rumah Sakit Asing bukan Ancaman

    18/7/2025 05:00

    DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.

  • Kerja Negosiasi belum Selesai

    17/7/2025 05:00

    AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

  • Setop Penyakit Laten Aksi Oplosan

    16/7/2025 05:00

    BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.

  • Revisi KUHAP tanpa Cacat

    15/7/2025 05:00

    DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.

  • Cari Solusi, bukan Cari Panggung

    14/7/2025 05:00

    PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.

  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.

  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.