POLITIK yang dijalankan di atas altar keadaban pasti meletakkan etika dan konsistensi di posisi tertinggi. Etika dan konsistensi itulah yang menjadi keutamaan dalam kampanye Pilkada 2020.
Kampanye dimaknai sebagai kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon kepala daerah. Sebanyak 741 pasangan calon kepala daerah berlomba-lomba kampanye untuk meraih dukungan pemilih.
Ada tujuh metode kampanye yang diizinkan dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020. Mulai pertemuan tatap muka sampai penggunaan media sosial.
Meski mengizinkan pertemuan terbatas, Pasal 58 PKPU 13/2020 tetap mengajurkan pertemuan itu dilakukan melalui media sosial dan media daring. Sebut saja model itu sebagai kampanye virtual.
Harus tegas dikatakan bahwa kampanye virtual sebagai keadaban baru dalam politik. Disebut keadaban baru karena di tengah masa pandemi covid-19, hanya itulah model kampanye yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Sejak kampanye digelar mulai Sabtu (26/9) hingga 5 Desember, pada umumnya pasangan calon konsisten mematuhi protokol kesehatan, antara lain membatasi hanya 50 orang dalam setiap pertemuan. Meski demikian, jujur diakui, masih ada pelanggaran seperti yang terjadi di Medan, Sumatra Utara.
Kepatuhan dan konsistensi mengikuti protokol kesehatan mestinya dijadikan tolok ukur untuk memilih calon pada 9 Desember sebab semua calon sudah meneken pakta integritas untuk mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan.
Pakta integritas itu hakikatnya adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan isinya. Jika calon begitu mudah mengingkari pakta integritas, dia sesungguhnya sangat tidak pantas dan tidak layak untuk menjadi kepala daerah. Buang ke laut saja.
Demi keselamatan dan kesehatan masyarakat, tidak ada pilihan lain, para calon kepala daerah hendaknya kreatif memanfaatkan kampanye virtual berbasis internet.
Pengguna internet di Indonesia, berdasarkan data We are Social pada 2020, sebanyak 175,4 juta jiwa dari total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa. Disebutkan juga bahwa sebanyak 160 juta orang pengguna aktif media sosial.
Berdasarkan data tersebut, kiranya para calon kepala daerah mulai memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan visi, misi, dan program. Jangan ditunda-tunda lagi.
Tegas dikatakan bahwa media sosial juga berdaya rusak tinggi kala pengguna tidak bijak memakainya.
Media sosial bisa menjadi arena benturan kepentingan politik yang dikemas melalui aroma agama dan ujaran kebencian.
Para calon kepala daerah bisa saja menjaga citra kesantunan di dunia nyata. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman kampanye-kampanye sebelumnya, mereka bisa berubah wujud menjadi serigala di dunia maya.
Karena itu, agar kampanye virtual tetap sehat, Bawaslu dan aparat penegak hukum harus konsisten menegakan ketentuan perundang-undangan. Jangan pernah melakukan pembiaran terhadap siapa dan dari mana pun calon itu berasal. Bila perlu, seret pelanggaran regulasi media sosial ke penjara.
Kampanye virtual yang sehat sekaligus menjadi pembuktian bahwa tidak salah pemerintah melanjutkan pilkada di tengah arus tuntutan penundaan yang masih mengalir deras. Ini juga menjadi bukti bahwa pilkada bukanlah klaster penyebaran covid-19.
