Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PANDEMI covid-19 sesungguhnya, pada satu sisi, membuka kenyataan pahit tentang mandulnya spirit kolaborasi dan semangat kerja sama global. Covid-19 telah memaksa setiap negara sibuk dengan urusan domestik mengantisipasi penyebaran cepat virus tersebut dan sedikit melupakan upaya kolektif secara global.
Padahal, virus ini tidak mengenal batas wilayah ataupun negara. Penyebaran korona tak terhalang garis demarkasi. Ia bisa ke manamana, melintasi apa pun. Negara kaya ataupun negara miskin sama saja di hadapan korona.
Semestinya penanganan dan penanggulangan virus tersebut dilakukan dengan kolaborasi yang kuat antarnegara.
Keprihatinan itu yang tampaknya menjadi akar dari pidato Presiden Joko Widodo pada Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum Ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kemarin. Dalam pidato berbahasa Indonesia tersebut, Jokowi menegaskan pentingnya mengedepankan spirit kerja sama golbal, yakni spirit yang akan selalu menguntungkan semua pihak tanpa meninggalkan satu negara pun.
Spirit yang diungkap Jokowi itu tentu saja tidak hanya merujuk pada situasi pandemi saat ini. Konteksnya lebih luas tentang perdamaian dunia, sebuah situasi yang menjadi cita-cita pembentukan PBB, 75 tahun silam. Akan tetapi, dalam konteks terkini, siapa pun barangkali akan sepakat bahwa pandemi covid-19 telah menjadi keprihatinan bersama yang mesti dihadapi secara bersama pula.
Dalam kerja sama tentu harus hadir persatuan. Bukan perpecahan, bukan pula rivalitas. Sudah banyak bukti ketidakkompakan hanya akan membuat penanganan suatu masalah menjadi tidak integral. Solusi yang dihasilkan parsial, mungkin beres di sebelah sini tapi berantakan di sebelah sana. Hal ini pun terjadi dalam penanganan covid-19 dalam skala global.
Kita bisa lihat, negara-negara kaya barangkali tak terlalu sulit mengucurkan dana stimulus dalam jumlah besar untuk membantu rakyatnya dalam penanggulangan covid-19. Namun, di seberang sana, tidak sedikit negara miskin dan berkembang yang sesak napas karena punya banyak keterbatasan, terutama keterbatasan dana.
Sesungguhnya, teman dekat spirit kolaborasi ialah kepemimpinan global yang kuat. Artinya, yang kita perlukan saat ini ialah inisiatif global yang semestinya dimotori PBB untuk untuk memupus persoalan itu. Jokowi pun sama, dalam pidatonya, ia menuntut peran PBB untuk memperkukuh collective global leadership.
Di sisi lain, memperkuat kerja sama tanpa kesetaraan ialah omong kosong. Alih-alih dipinggirkan karena hegemoni negara-negara kaya, kesetaraan mesti menjadi landasan dalam penanganan pandemi covid-19 yang tak mengenal batas teritori. Salah satunya yang disinggung Jokowi di hadapan Majelis Umum PBB ialah kesetaraan akan akses terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau.
Memang tidak mudah memadamkan ego. Tak sepele menjunjung kesetaraan. Bahkan dalam skala negara, ego kebangsaan pun kerap meletup-letup dan tidak gampang diredakan.
Apalagi, setiap negara memang punya dan berhak memperjuangkan kepentingan nasional mereka. Akan tetapi, pada saat yang sama sejatinya kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk berkontribusi menjadi bagian dari solusi persoalan-persoalan dunia.
Saat ini, problem global yang di depan mata ialah pandemi covid-19. Semestinya pula kita sebagai warga dunia berkolaborasi dan melakukan langkah-langkah kolektif untuk membendung wabah itu sekaligus menata kembali komitmen kerja sama global yang lebih konkret.
Jangan seperti sekarang, tiap negara terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau punya mulut, barangkali si virus tertawa karena dia tahu lebih mudah menyerang satu negara demi satu negara ketimbang melawan dunia yang berkolaborasi.
DALAM beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diharubirukan oleh dua kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.
PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.
Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.
NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.
BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.
PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.
TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.
KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved