SEBAIK apa pun sistem kesiagaan bencana tidak akan berarti tanpa kesadaran pemanfataannya. Akibatnya, informasi ilmiah yang dapat menyelamatkan warga sekadar menjadi berita lalu.
Inilah cermin kegagapan kita saat ini dalam kesiagaan bencana. Kita cepat mengkritik kekurangan peralatan deteksi dini bencana, tetapi terhadap sistem informasi yang sudah ada justru kita abai bertindak. Buah petakanya bukan hanya terhambatnya aktivitas warga, melainkan juga nyawa melayang akibat wabah penyakit.
Di awal tahun ini, sederet petaka itu pula yang terjadi akibat kegagapan menghadapi cuaca ekstrem. Di sejumlah daerah, ribuan orang mengungsi akibat banjir.
Jembatan Je'ne Lata di Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, putus akibat luapan air Sungai Je'ne Lata.
Masih di Kabupaten Gowa, kenaikan air Bendungan Bili-Bili membuat ribuan warga harus mengungsi.
Banjir juga terjadi di Kabupaten Maros, Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Barru, Takalar, serta Jeneponto.
Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dan di Sidoarjo, Jawa Timur.
Sejak awal tahun ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan tentang kondisi cuaca ekstrem dan musim hujan yang masih terjadi hingga Maret.
Pada Selasa (22/1) BMKG kembali mengeluarkan peringatan tentang cuaca ekstrem, yakni berupa angin kencang di beberapa wilayah di Indonesia.
Cuaca ekstrem terjadi karena tiga bibit badai tropis di dekat wilayah Indonesia. BMKG menyebut 14 wilayah berpotensi menderita akibat badai tropis tersebut, dengan bencana dapat berupa potensi banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin.
Peringatan BMKG ini semestinya menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera bersiaga sebab skala tinggi dampak bencana sesungguhnya bukan hanya disebabkan besarnya cuaca ekstrem, melainkan juga dari kualitas kesiagaan itu sendiri.
Yang juga masih terkait dengan dampak cuaca ekstrem ialah wabah penyakit yang memang umum mengikuti. Seperti sudah berulang kali pula merebak di musim hujan, wabah penyakit demam berdarah dengue (DBD) muncul.
Namun, lebih menyedihkan karena banyaknya daerah yang menderita status kejadian luar biasa (KLB).
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat pemerintah daerah (pemda) di tiga provinsi telah menetapkan kejadian luar biasa (KLB) penyakit DBD sejak 1 Januari 2019 hingga 17 Januari 2019.
Ketiga provinsi tersebut ialah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), dan Kalimantan Tengah (Kalteng).
Di NTT, minggu lalu, kepala dinas kesehatan setempat mengungkapkan hingga November 2018 sudah ada tiga jiwa penderita DBD meninggal.
Pada Desember 2018 jumlah penderita yang meninggal dunia mencapai lima orang, kemudian pada 1-11 Januari 2019 tercatat 112 orang menderita DBD.
Di Sragen, bupati setempat juga belum lama ini menetapkan KLB DBD sebab dari 111 kasus DBD yang ditemukan di 19 kecamatan, ada dua penderita di antaranya yang meninggal dunia.
Sudah menjadi pengetahuan umum, penyakit DBD kerap muncul di kala cuaca ekstrem atau pergantian cuaca. Musim penghujan mendukung perkembangbiakan jentik nyamuk pembawa penyakit itu karena banyaknya genangan air.
Dalam kondisi seperti itu, langkah penanggulangan yang cepat harus segera dilaksanakan, termasuk pengerahan dana darurat dan dana kedaruratan yang ada di APBD ataupun APBN.
Namun, lebih dari itu, pemerintah juga harus terus menyosialisasikan gaya hidup bersih kepada masyarakat.
