Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
INDONESIA terbilang negara pertama yang punya tol. Pada 1978 kita punya Tol Jagorawi sepanjang sekitar 47 kilometer. Sejumlah negara datang ke Indonesia untuk belajar membangun dan mengoperasikan tol. Tiongkok salah satunya.
Negara yang dulu murid Indonesia dalam urusan tol itu kini lebih pintar daripada gurunya. Sepanjang 1988-2015 Tiongkok membangun 111.950 kilometer tol.
Di Indonesia, sepanjang pemerintahan Presiden Soeharto, terbangun sekitar 490 kilometer tol. Di era Presiden Habibie yang sangat singkat, terbangun 7,2 kilometer tol. Di masa Presiden Gus Dur yang dilanjutkan Presiden Megawati Soekarnoputri, beroperasi sekitar 40 kilometer tol. Selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terealisasi 212 kilometer tol.
Di era Presiden Joko Widodo, hingga akhir 2017, kita mendapat tambahan 568 kilometer tol. Itu artinya, panjang tol yang dibangun di masa pemerintahan Jokowi yang baru berumur sekitar tiga tahun jauh melampaui panjang tol yang dibangun sepanjang 32 tahun pemerintahan Presiden Soeharto ataupun dua periode pemerintahan SBY.
Mengapa Tiongkok memacu pembangunan tol? Mengapa pula Presiden Jokowi menggenjot pembangunan tol? Itu tentu disebabkan ketersediaan tol sebagai bagian dari infrastruktur akan memacu ekonomi.
Ambil contoh mudik Lebaran tahun ini. Kita tahu mudik bukan semata ritual sosial, melainkan juga ritual ekonomi. Ada aktivitas ekonomi dalam ritual mudik.
Paling tidak berlangsung tiga aktivitas ekonomi dalam ritual mudik. Pertama, terjadi perpindahan uang dalam bentuk uang tunai dan barang dari kota ke desa yang tahun ini jumlahnya diperkirakan mencapai Rp100 triliun. Dalam bahasa ekonomi, mudik menjadi salah satu instrumen redistribusi kekayaan.
Kedua, pembangunan infrastruktur. Ritual mudik mendorong pemerintah membangun infrastruktur, termasuk tol. Pembangunan infrastruktur ialah belanja modal yang kelak digunakan untuk menghasilkan pendapatan.
Ketiga, ritual mudik bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi. Kita tahu jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadikan konsumsi sebagai faktor utama pertumbuhan ekonomi.
Terang benderang, tol bukan cuma memperlancar arus mudik, melainkan juga memperlancar ekonomi. Kelancaran mudik bisa dikatakan menentukan kelancaran ekonomi. Tol tentu tidak hanya memperlancar aktivitas ekonomi semasa mudik, tetapi juga masa-masa setelahnya.
Pada mudik tahun ini, pemudik bisa menggunakan tol dari Jakarta ke Surabaya sepanjang 525 kilometer, Tol Trans-Sumatra sepanjang hampir 90 kilometer, dan tol fungsional Bogor-Ciawi-Sukabumi sepanjang sekitar 15 kilometer.
Makin banyak dan panjangnya tol membuat mudik tahun ini relatif lancar. Pada puncaknya yang berlangsung kemarin, arus mudik relatif lancar. Pemudik sungguh merasakan kelancaran mudik tahun ini. Mereka memberi testimoni bahkan berterima kasih kepada Presiden Jokowi.
Testimoni rakyat dijamin tulus karena mereka merasakan langsung manfaat pembangunan infrastruktur. Itu bertolak belakang dengan pernyataan sebagian elite yang kebanyakan dilatarbelakangi syahwat berkuasa.
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
MUSIBAH bisa datang kapan pun, menimpa siapa saja, tanpa pernah diduga.
MEGAPROYEK pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awalnya adalah sebuah mimpi indah.
PROSES legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana menunjukkan lagi-lagi DPR dan pemerintah mengabaikan partisipasi publik.
DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.
AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.
BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.
DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.
PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.
DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.
JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.
Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved