Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah masih menunggu hasil laporan dari riset yang dilakukan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).
Sebanyak 30% ketersediaan tempat tidur di RS atau sekitar 120 ribu disiapkan untuk pasien covid-19. Saat ini terisi 2.500 tempat tidur.
Independensi Polri kian terancam apabila Polri dinaungi kementerian yang menterinya berasal dari partai politik.
Kasus varian baru covid-19, omikron, di Tanah Air terus bertambah dan mulai menular secara lokal.
Semua hasil baik yang bisa dicapai setelah masa kelam itu karena seluruh elemen bangsa bersatu padu, bekerja sama, bergotong royong.
Masyarakat yang menilai pelaksanaan demokrasi sudah baik sebanyak 69,4% dari total 1.200 responden.
Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi berada di angka 74,9%, tertinggi jika dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya.
Pelayanan publik lainnya yang memerlukan perbaikan segera yakni waktu lelang yang lambat, kurang transparan, dan birokrasi yang berbelit.
Meski banyak yang merasa khawatir dengan varian baru covid-19, sebanyak 76,2% responden mengaku yakin terhadap antisipasi pemerintah
Saat ini, diklaim sudah ada tiga fraksi di DPR yang setuju membentuk Pansus Garuda Indonesia.
Kelembagaan harus mengoptimalkan teknologi digital dan kekuatan media sosial sebagai bentuk transparansi pengawasan pelayanan publik.
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) lebih berpeluang membawa gerbong dari Hanura.
Kepala Bappenas mengingatkan turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ikut disumbang kelemahan pada penegakan hukum.
Pekan Special Olympics National (Pesonas) yang digelar berlangsung di Semarang pada Juli 2022.
Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dilakukan setelah penyidikan oleh Kejagung untuk melengkapi hasil penyelidikan Komnas HAM.
Dengan potensi ekonomi yang besar, geopark tidak bisa hanya dijadikan sebagai tempat pelestarian semata.
Kejaksaan dinilai tidak ada gelagat untuk segera menuntut pihak-pihak yang diduga terlibat.
Pelibatan Komnas HAM atau tokoh dan pakar hukum ke dalam tim penyidik Jaksa Agung dimungkinkan.
Ormas yang mengabaikan peringatan dengan tetap menciptakan keresahan harus dikenai sanksi pencabutan izin atau pembekuan kegiatan.
Nelayan Natuna bisa dioptimalkan sebagai bagian dari pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved