Wapres Minta Pemberantasan Korupsi tidak Sekadar Seremonial

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin menegaskan, pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang prioritas pembangunannya lebih mengarah pada peningkatan kinerja. Hal ini pun hanya dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintah. 

Untuk itu, komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti hanya pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif semata. “Roadmap reformasi birokrasi, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pakta integritas, maupun anugerah WBK dan WBBM, seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima,” tegas Ma’ruf saat memberi sambutan dalam Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021, Senin (20/12).

Karena itu dirinya mendorong seluruh instansi pemerintah mengakselerasi pembangunan unit-unit kerja pelayanan percontohan yang bebas dari korupsi dan pelayanan yang prima. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, dan mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima. 

“Segala upaya nyata harus terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja di bawah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar masyarakat dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusif,” ujar Wapres.

Ma’ruf meyakini pembangunan zona-zona integritas secara masif di setiap instansi diharapkan mampu membawa dampak yang lebih luas dalam pelayanan publik. “Pada ujungnya akan mampu membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional,” tegasnya.

Selain itu, imbuh Wapres, kokohnya integritas sumbar daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam membangun unit kerja WBK dan WBBM. Integritas moral tersebut merupakan fondasi dan nilai karakter yang diperlukan dalam membangun kerja sama dan kemitraan berbasis kepercayaan, termasuk di tingkat global. 

“Hadirnya aparatur negara yang berintegritas akan mewarnai dan mendukung kelanggengan ekosistem antikorupsi dalam organisasi. Profil SDM seperti inilah yang terus kita bangun, agar sungguh-sungguh membawa transformasi birokrasi yang signifikan bagi kemajuan bangsa,” jelasnya.

Ma’ruf menjelaskan, untuk mewujudkan transformasi birokrasi, pemerintah harus memperkuat sinergi dan kolaborasi dari hulu sampai ke hilir, dari pencegahan sampai ke penindakan. “Hal ini mencakup government to government, government to business (G to B) maupun business to business (B to B), serta dari tingkat pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke desa-desa,” paparnya.

Ma’ruf mengajak seluruh pihak untuk fokus pada beberapa hal seperti secara konsisten mengokohkan dan mengevaluasi integritas individu dan kelembagaan, serta memperkuat nilai-nilai WBK dan WBBM, sebagai upaya amar ma’ruf nahi munkar. Kemudian memanfaatkan dengan optimal teknologi digital dan kekuatan media sosial dalam proses bisnis, sebagai bentuk transparansi pengawasan pelayanan publik. “Serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) dan KPK dalam kerangka kerja sama pencegahan korupsi dan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyebutkan, acara penganugerahan itu sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. Kegiatan penyerahan predikat WBK/WBBM ini juga merupakan bagian akhir dari rangkaian proses evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. 

“Penyerahan predikat ini dalam rangka memberikan apresiasi terhadap instansi pemerintah dan unit yang sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan zona integritas sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan berintegritas,” ujar Tjahjo. (P-2)