Pemrosesan Sembilan Kasus HAM tidak Perlu Lewat DPR

Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dilakukan setelah penyidikan oleh Kejagung untuk melengkapi hasil penyelidikan Komnas HAM.

Presiden: Manfaatkan Geopark dengan Bertanggung Jawab

Dengan potensi ekonomi yang besar, geopark tidak bisa hanya dijadikan sebagai tempat pelestarian semata.

Aktivis Ragukan Keseriusan Jaksa Agung Selesaikan Kasus HAM Berat

Kejaksaan dinilai tidak ada gelagat untuk segera menuntut pihak-pihak yang diduga terlibat.

Komnas Sambut Langkah Jaksa Agung soal PR Kasus HAM

Pelibatan Komnas HAM atau tokoh dan pakar hukum ke dalam tim penyidik Jaksa Agung dimungkinkan.

Kemendagri Diminta Tindak Tegas Ormas yang Resahkan Warga

Ormas yang mengabaikan peringatan dengan tetap menciptakan keresahan harus dikenai sanksi pencabutan izin atau pembekuan kegiatan.

Ini Rekomendasi Politikus PKS untuk Jaga Kedaulatan di Natuna

Nelayan Natuna bisa dioptimalkan sebagai bagian dari pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan negara. 

Partai NasDem Logis Soal Konvensi

Konvensi hanya dapat dilaksanakan apabila NasDem telah membentuk koalisi dengan partai politik (parpol) lain.

KPU Khawatirkan Sempitnya Waktu bagi Partai untuk Pilih Calon

Beban kerja tidak hanya di KPU tapi juga partai politik dengan menghadapi kompetisi yang ketat waktunya

Presiden: Indonesia telah Menjadi Bangsa yang Disegani

Di ajang KTT G-20 dan COP-26 ada begitu banyak negara yang mengajukan pertemuan bilateral dengan Indonesia.

PKS Ajak Publik Kawal Komitmen Andika

Andika yang memiliki waktu singkat menjabat sebagai Panglima TNI harus bekerja cepat serta mengerjakan berbagai tugas prioritas.

Larangan Ganja Digugat, Pemerintah Siap Hadirkan 6 Ahli

Pemohon sempat memberikan terapi minyak ganja kepada anaknya yang menderita celebral palsy semasa terapi di Australia.

Jaksa Agung Jadi Saksi Penghentian Penuntutan Lima Tersangka di Aceh

Keadilan restoratif menunjukkan bahwa hukum tumpul ke bawah dan tajam ke atas. 

Legislator Gerindra Ingin Segera Bahas RUU Jabatan Hakim

RUU Jabatan Hakim yang sempat masuk Prolegnas Prioritas 2020 tidak terdaftar dalam Prolegnas 2021.  

Pimpinan G-20 Sepakat Bantu Pendanaan Negara Miskin Tangani Pandemi

Deklarasi KTT G-20 mencakup 21 isu yang menggambarkan tantangan perekonomian dunia, termasuk situasi pandemi. 

Inspektorat Pemda tidak Efektif di Bawah Kepala Daerah

Kemendagri telah mengusulkan penarikan organ APIP ke tingkat lebih tinggi dari lingkup yang diawasi.

Mobilitas Internasional Celah Masuknya Varian Baru Covid-19

Wapres meminta seluruh pihak terkait mulai melakukan antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat menjelang akhir tahun.

Lepas dari Label Buangan, Pengawas Internal Harus Independen

Masih banyak ditemukan APIP bukan menjadi pengawas, namun alat untuk menutupi penyimpangan di lingkungan institusi pemerintah.

Eks Bupati Lamteng Sebut Azis Syamsuddin Minta Fee 8%

Karena Dana Alokasi Khusus (DAK) Lmapung Tengah yang berhasil dicairkan hanya Rp25 miliar, artinya fee komitmen adalah Rp2 miliar.

DPR Kebut Penyelesaian Prolegnas Prioritas 2021

Berbagai isu yang tengah menjadi perhatian masyarakat seperti kasus pinjaman online ilegal dan penanganan pandemi terus dikawal DPR.

Hasil Pemilu 2024 akan Sama dengan Pemilu 2019

Revisi kedua UU Pemilu dan Pilkada dibutuhkan sebagai syarat menekan dampak negatif dari sistem proporsional terbuka.

Menulis: Fondasi Pendidikan

Memaknai Pentingnya Tes Kemampuan Akademik

Manusia Rohani