Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT menilai kondisi ekonomi akan mengalami perbaikan di 2022. Landasannya atas kepercayaan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo yang cukup tinggi.
"Mayoritas masyarakat cukup optimistis dalam memandang kondisi pendapatan ekonomi mereka setahun ke depan. Sebesar 63,3% masyarakat percaya pendapatannya akan meningkat setahun ke depan, dan hanya 20,3% yang menilai pendapatannya akan menurun," ujar peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan saat memaparkan hasil survei lembaganya, Senin (20/12).
Ia mengatakan data tersebut terungkap dari hasil survei nasional mulai 1 hingga 9 Desember 2021 di 34 provinsi di Indonesia. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang penanganan covid-19, evaluasi pelayanan publik di masa pandemi, dan perkembangan politik nasional yang meliputi elektabilitas calon presiden 2024 dan elektabilitas partai politik.
Rafif menjelaskan survei dilakukan melalui wawancara telepon terhadap sampel pemilik telepon. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari populasi pemilih yakni penduduk berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dari basis data populasi survei Populi Center sejak 2013.
Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode acak sederhana (simple random sampling) dari kerangka sampling yang dimiliki Populi Center. Pengacakan responden dilakukan pada tingkat provinsi. Adapun margin of error pada survei ini sebesar ±2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan menggunakan pendanaan internal.
Menurut Rafif, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi berada di angka 74,9%. Berdasarkan tren, angka kepuasan tersebut merupakan yang paling tinggi bila dibandingkan dengan survei-survei bulan sebelumnya.
Baca juga: Rakyat Puas atas Usaha Jokowi Tanggulangi Korona
Sementara masyarakat yang menilai tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi sebesar 22,7%, angka ini menurun jika dibandingkan dengan survei sebelumnya yakni 25%. Adapun masyarakat yang memilih tidak menjawab pertanyaan ini sebesar 2,4%.
"Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi berada di angka 57,9%. Tingkat kepuasan mengalami peningkatan dibandingkan survei sebelumnya sebesar 54,9%," paparnya.
Sementara itu masyarakat yang menilai tidak puas dengan kinerja Presiden sebesar 38,8%. Angka ini mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan survei sebelumnya yakni 38,9%.
Baca juga : Survei Populi: Pelayanan Negara Masih Berbelit di Mata Rakyat
"Adapun masyarakat yang menjawab sama saja sebesar 1,3%, dan masyarakat yang memilih tidak menjawab pertanyaan ini sebesar 2%," pungkas Rafif. (P-2)
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya membangun learning organization bagi ASN sebagai fondasi penguatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.
Pengangkatan Billy merupakan bagian komitmen PT Taspen dalam menghadirkan kepemimpinan profesional dengan pengalaman internasional dan lintas sektor.
Kondisi perekonomian dan persaingan industri yang kurang kondusif sepanjang tahun 2025 menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kinerja.
PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) mencatatkan kinerja positif. Hingga November 2025, nilai penjualan produk yang dihasilkan mencapai Rp3,56 triliun lebih.
Kebijakan GSH merupakan langkah elegan sekaligus apresiasi kepada karyawan.
Transformasi dan kinerja positif tidak terlepas dari dukungan Danantara selaku pemegang saham seri B.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved