Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Taspen (Persero) resmi mengangkat Billy Mambrasar sebagai Komite Dewan Komisaris PT Taspen. Dalam peran barunya tersebut, Billy akan melaporkan langsung pelaksanaan tugas dan kinerjanya kepada Komisaris Utama PT Taspen Fary Francis efektif per 1 Februari 2026.
Penugasan Billy berfokus pada penguatan transformasi tata kelola PT Taspen, terutama dalam bidang human capital dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), sekaligus mendorong percepatan transformasi bisnis agar PT Taspen semakin modern, berdaya saing, dan berorientasi global. Upaya ini sejalan dengan agenda transformasi BUMN dan peningkatan kualitas layanan bagi peserta Taspen di Indonesia.
Komisaris Utama PT Taspen Fary Francis menyampaikan pengangkatan Billy merupakan bagian komitmen PT Taspen dalam menghadirkan kepemimpinan profesional dengan pengalaman internasional dan lintas sektor.
“Penguatan sisi human capital dan transformasi bisnis menjadi kunci masa depan Taspen. Pengalaman saudara Billy pada banyak lintas sektor seperti investasi, korporasi global, dan pemerintahan menjadi nilai strategis bagi Taspen,” ujar Fary, di Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Seperti diketahui, Billy Mambrasar memiliki rekam jejak profesional yang kuat pada sektor swasta dan pemerintahan. Sebelumnya, ia berkarier pada perusahaan migas asal Inggris, BP (British Petroleum), dan terlibat langsung dalam pengelolaan proyek strategis dengan nilai investasi US$8 miliar saat bekerja di perusahaan tersebut.
Saat ini, Billy juga menjabat Tenaga Ahli Deputi Investasi dan Pengusahaan BP Batam, yakni membantu pimpinan BP Batam dalam mendatangkan investasi dari dalam dan luar negeri guna mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dan penguatan iklim investasi nasional.
Pada tingkat pemerintahan nasional, Billy pernah ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden RI Bidang Inovasi periode 2019–2024 di era Presiden Jokowi. Pada pemerintahan saat ini, ia kembali dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Komite Eksekutif Presiden RI sejak 2025.
Selain aktivitas profesional, Billy dikenal sebagai peneliti di bidang ekonomi. Sejak 2025, ia menjadi peneliti pada Pusat Kajian Daya Saing ASEAN Politeknik Negeri Batam, dengan fokus pada isu daya saing ekonomi, investasi, dan pembangunan berkelanjutan.
Dari sisi akademik, Billy memiliki latar belakang pendidikan kuat dengan kombinasi ilmu teknik, bisnis, dan psikologi pembangunan. Ia meraih dua gelar sarjana, dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan University of London, serta dua gelar magister yakni magister padaq bidang administrasi bisnis dengan fokus international business dari Australia National University dan master bidang psikologi pembangunan manusia dari Harvard University.
Dengan pengalaman lintas sektor itu, Billy diharapkan mampu memperkuat tata kelola SDM Taspen serta mendorong transformasi bisnis perusahaan agar semakin profesional, transparan, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global dan percontohan nasional.
“Terima kasih atas kepercayaannya seluruh jajaran komisaris PT Taspen. Amanah ini akan saya jalankan penuh tanggung jawab untuk memastikan transformasi human capital dan bisnis Taspen berjalan berkelanjutan serta berdampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan kepada ASN dan para pensiunan,” ujar Billy. Pelantikan ini juga jadi sejarah baru karena Billy adalah putra Papua pertama yang jadi dewan komite komisaris di salah satu perusahaan BUMN.
Kondisi perekonomian dan persaingan industri yang kurang kondusif sepanjang tahun 2025 menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kinerja.
PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) mencatatkan kinerja positif. Hingga November 2025, nilai penjualan produk yang dihasilkan mencapai Rp3,56 triliun lebih.
Kebijakan GSH merupakan langkah elegan sekaligus apresiasi kepada karyawan.
Transformasi dan kinerja positif tidak terlepas dari dukungan Danantara selaku pemegang saham seri B.
MENTERI Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan akan terus berusaha agar umat semakin dekat dengan ajaran agamanya.
Langkah Presiden Prabowo Subianto membenahi BUMN perlu disertai dengan perombakan jajaran komisaris yang diisi oleh kader partai politik
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara resmi melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan merupakan hal yang tepat untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance)
ISTANA merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan
MK resmi melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan dan diberi waktu 2 tahun untuk terapkan aturan
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved