Prabowo Diminta Buktikan Ganti Komisaris BUMN dari Kader Parpol

LANGKAH Presiden RI Prabowo Subianto  membenahi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu disertai dengan perombakan jajaran komisaris yang diisi  kader partai politik (parpol).

Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas menilai, tanpa reformasi di tingkat komisaris, komitmen Prabowo untuk menata BUMN hanya akan menjadi slogan tanpa bukti nyata. 

Hal itu merujuk pada temuan Transparency International Indonesia (TII) yang mencatat terdapat 104 kader partai politik masih menduduki posisi komisaris di berbagai perusahaan pelat merah.

Baca juga : Puan Dukung Penghapusan Tantiem BUMN

“Untuk membuktikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak hanya omon-omon, harus segera merombak jajaran komisaris karena banyak diisi oleh politisi. Jumlahnya mencapai 165 orang,” ujar Fernando dalam keterangannya, Sabtu (11/10).

Fernando menambahkan, dari total tersebut, lebih dari separuh berasal dari kalangan partai politik, di mana kader Partai Gerindra yang paling mendominasi. 

“Dari jumlah itu, kader partai mencapai 104 orang dan yang paling banyak diisi oleh kader Partai Gerindra sendiri,” tambahnya.

Baca juga : Prabowo: Ada Komisaris BUMN Rapat Sebulan Sekali, Dapat Tantiem Rp40 Miliar Setahun

Kendati Presiden Prabowo telah menyampaikan niat untuk memperbaiki tata kelola BUMN, termasuk dengan rencana mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan. Namun, menurut Fernando, langkah struktural itu tidak akan efektif tanpa perubahan pada level personalia.

“Prabowo harus konsisten dengan pernyataannya. Jangan sampai ucapan bahwa BUMN selama ini dikelola seperti perusahaan nenek moyang justru menampar wajahnya sendiri,” tegas Fernando.

Fernando juga menilai, posisi komisaris yang sarat kepentingan politik menjadi penghambat profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan BUMN. Karena itu, ia mendesak Presiden untuk segera bertindak tegas.

“Segera copot kader partai dari jabatan komisaris BUMN agar terbukti keseriusan Prabowo dalam menata ulang BUMN,” pungkasnya.

Sebelumnya, Transparency International Indonesia(TII) menemukan adanya dominasi politisi dalam jabatan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Dari total 562 posisi komisaris di 59 BUMN induk dan 60 anak usaha, sebanyak 165 orang tercatat memiliki latar belakang politik, 104 orang merupakan kader partai, dan 61 orang lainnya adalah relawan politik. Hampir separuh di antaranya berasal dari kader Partai Gerindra.

TII mencatat Partai Gerindra mendominasi kursi BUMN dengan porsi (48,6%). Angka ini jauh melampaui partai-partai lain, seperti Demokrat (9,2%), Golkar (8,3%), serta PDI-P, PAN, dan PSI yang masing-masing mencatatkan (5,5%). (H-4)