Presiden Tegaskan tidak Ada Dispensasi Karantina bagi Siapa Pun

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajaran TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk betul-betul mengawasi secara ketat pelaksanaan karantina bagi warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang baru tiba di Indonesia.

Ia tidak ingin ada lagi orang yang bisa berkeliaran secara bebas tanpa terlebih dulu melalui prosedur kesehatan yang telah ditetapkan.

"Saya minta betul-betul utamanya yang terkait dengan omikron ini adalah karantina bagi yang datang dari luar negeri. Jangan ada lagi dispensasi-dispensasi apalagi yang bayar-bayar itu kejadian lagi," tegas Jokowi saat memimpin rapat terbatas evaluasi PPKM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/1).

Arahan tersebut disampaikan mengingat saat ini kasus varian baru dari covid-19 itu di Tanah Air terus bertambah. Kementerian Kesehatan mencatat, per Senin (3/1), sudah ada 136 pasien yang dinyatakan terkena omikron.

"Ini hampir seluruhnya berasal dari kasus impor, jadi saya harap sekali lagi BIN, TNI Polri, yang menyangkut urusan karantina diawasi betul," sambung mantan wali kota Solo itu.

Selain memperketat karantina, Kepala Negara juga meminta dilakukan langkah-langkah antisipasi seperti persiapan fasilitas-fasilitas kesehatan baik di pusat maupun di daerah. Dengan pergerakan aktivitas ekonomi dan pendidikan yang semakin laju, upaya mitigasi harus dilaksanakan secara maksimal.

"Terlebih, tadi pagi saya mendapat informasi bahwa sudah terjadi transmisi lokal," tandas Presiden. (P-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Windy Dyah Indriantari