Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAMIKA politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin menjauh dari nalar-nalar intelektualitas.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan kembali menggelar sidang putusan terkait syarat capres cawapres dalam UU Pemilu, khususnya batas usia pada Senin (23/10) mendatang.
Pakar hukum UGM menyebut ada keanehan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat capres-cawapres sarat kepentingan dan membuka celah pertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman.
UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim tidak boleh punya konflik kepentingan dalam memutus perkara.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi yang terburuk dalam sejarah keberadaan MK yang berdiri sejak 2003.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar rapat di rumahnya Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, malam ini. Rapat ini dihadiri para elite Gerindra.
Putusan MK soal batas usia capres cawapres otomatis membuka peluang bagi Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk mengikuti pilpres 2024.
Mahfud meminta semua pihak untuk siap dan menghargai apapun yang menjadi keputusan dari Lembaga Negara Pengawal Konstitusi tersebut.
Dua hakim konstitusi memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion.
SEBANYAK dua hakim konstitusi memiliki pandangan berbeda atau dissenting opinion soal batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Masalah batasan umur calon presiden atau calon wakil presiden bukan masalah diskriminasi atau ketidakadilan, tetapi itu merupakan persyaratan pekerjaan.
Penentuan syarat usia minimum bagi pejabat publik merupakan kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).
PENGUBAHAN syarat usia capres dan cawapres dinilai bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebab, hal itu tak diatur UUD 1945 yang menjadi dasar proses hukum di MK.
KPU menyatakan sudah membicarakan rencana revisi syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pendaftaran Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
KPU dinilai mengakomodir kepentingan partai politik karena tebang pilih dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
KETUA KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa tidak ada sanksi bagi partai politik (parpol) yang belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30%. Pasalnya dalam UU Pemilu tidak diatur
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut percepatan pelaksanaan Pilkada 2024 akan diatur melalui Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
PEMOHON pengujian batas usia minimal Capres-Cawapres Hite Badenggan Lumbantoruan dan Marson Lumbanbatu mencabut permohonan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Seharusnya Mahkamah Konstitusi (MK) tidak terlalu lama memutus gugatan uji materiil soal batas usia minimal pencalonan presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved