MK Harus Konsisten Batas Usia Pejabat Publik Sebagai Kewenangan Pembuat UU

POLEMIK gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) terus bergulir. Pasalnya, sidang pembacaan putusan gugatan terkait usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) akan dibacakan pada Senin (16/10) mendatang.

Baca juga: MK Jadwalkan Putusan Terkait Usia Minimal Capres dan Cawapres pada 16 Oktober 2023

Terkait itu, Ridwan Darmawan yang merupakan praktisi hukum dan aktivis 98 menyampaikan MK harus konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya yang memutuskan bahwa terkait batas usia untuk persyaratan pejabat publik adalah kebijakan terbuka pembuat UU.

"Maka itu, hari Senin nanti MK harus berada dalam posisi tersebut," kata Ridwan pada diskusi virtual bertemakan Senin Keramat Palu MK: Marwah Kontitusi Di Ujung Tanduk?, Sabtu (14/10).

Menurut Ridwan, behind design uji materi MK ini bahwa dorongan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka akan menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres), dari segi etika politik bakal menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Pakar Hukum Tata Negara Nilai MK tidak Berwenang Tetapkan Batas Usia Capres-Cawapres

Sementara itu, perwakilan dari Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara Petrus Selestinus menduga adanya hubungan antara para pemohon uji materi pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan bacawapres yang disebut-sebut akan mengusung Gibran berpasangan dengan salah satu bakal calon presiden (bacapres).

"Semakin menegaskan permohonan uji materi dimaksudkan untuk memuluskan langkah Gibran menjadi cawapres," ungkap Petrus.

Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (Pushan) sekaligus pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menjelaskan MK telah menegaskan isu konstitusionalitas persyaratan usia minimum bagi seseorang untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pada berbagai putusan MK terdahulu.

Menurut Oce, itu artinya penentuan syarat usia minimum bagi pejabat publik merupakan kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang yakni DPR dan Pemerintah, bukan kewenangan MK. (RO/S-2)