Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Acara yang dihadiri oleh ratusan advokat dan pengacara se-Jabar yang tergabung dalam THN Amin, bertujuan untuk mengawal tahapan pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024.
MASYARAKAT Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), kembali menyosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan pada 2 Januari 2023
INDONESIA akhirnya berhasil merampungkan penyusunan KUHP baru untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda.
Presiden Joko Widodo menegaskan masyarakat tidak boleh bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum demi membela seseorang atau sebuah kelompok.
Sebelumnya, anggota tim asistensi hukum Indriyanto Seno Adji menjelaskan tim akan mempertimbangkan secara masak sebelum mengeluarkan rekomendasi.
Tidak seluruhnya subjek melakukan aksi atau aktivitas yang sudah ada indikasi mengarah ke kegiatan makar
Menurutnya pemerintah hanya bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku tanpa secara khusus menargetkan pihak oposisi.
Pihaknya tidak akan mengobral begitu saja pasal makar terhadap subjek yang melakukan aksi atau aktivitas yang terindikasi ke arah makar.
Pembentukan tim tersebut menuai pro dan kontra. Pihak kontra mengkhawatirkan kehadiran tim tersebut akan mereduksi hak untuk berpendapat sekaligus bentuk kesewenang-wenangan.
Itu merupakan tim asistensi kantor Kemenko Polhukam dan bukan tim nasional. Fungsinya mengoordinasikan kementerian di bawahnya, termasuk TNI dan Polri.
Sekitar 22 pakar hukum mengikuti rapat perdana Tim Asistensi Hukum tersebut.
Menurutnya, tim ahli diharapkan bisa merumuskan secara objektif perihal pernyataan melanggar hukum berdasarkan kajian keilmuan yang dimiliki.
Arsul meminta semua pihak melihat terlebih dahulu kajian akademik dan kerja dari tim hukum nasional dan jangan diartikan sebagai penanda kembalinya rezim otoriter
HNW meminta Wiranto mengembalikan kewenangan penegakan hukum kepada lembaga-lembaga yang sudah diberikan kewenangan
RENCANA pemerintah membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan dan tindakan para tokoh yang dianggap provokatif dan melawan hukum menuai tanggapan pro dan kontra.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved