Kamis 09 Mei 2019, 18:12 WIB

Wiranto Ajak Pakar Hukum Gabung dalam TIm Asistensi Hukum

Dero Iqbal Mahendra | Politik dan Hukum
Wiranto Ajak Pakar Hukum Gabung dalam TIm Asistensi Hukum

MI/Ramdani
Menkopolhukam Wiranto

 

MENTERI Koordinator Politik, hukum, dan keamanan Wiranto menggelar rapat perdana dengan TIm Asistensi Hukum Kemenkopolhukam yang dibentuk beberapa waktu lalu.

Sekitar 22 pakar hukum mengikuti rapat perdana Tim Asistensi Hukum tersebut.

"Hari ini saya rapat dengan pakar pakar yang akan menjadi dan sudah menjadi tim asistensi hukum dari kantor Kemenko Polhuka. Kita akan membedah semua hal-hal yang menyangkut aktivitas aktivitas, aksi-aksi yang secara terbuka sudah mempengaruhi (masyarakat) umum untuk melakukan sesuatu yang inkonstitusional," terang Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Kamis (9/5).

Wiranto menegaskan, pihakya masih membuka kesempatan bagi pakar hukum lainnya untuk bergabung dengan Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam. Mereka diharapkan berkntribusi dalam menelaah, menilai, serta mngevaluasi aksi yang sekarang sudah meresahkan masyrakat.

Baca juga : Wiranto: Tim Bantuan Hukum Bukan Mengganti Lembaga Hukum

"Ada 22 orang, tetapi disana ada klausul bahwa masih terbuka untuk penambahan penambahan baik perorangan atau dari organisasi profesi hukum. Bahkan sudah ada yang mendaftarkan kepada kami untuk menjadi bagian dari tim asistensi terebut," terang Wiranto.

Wiranto menjelaskan dengan banyaknya para pakar hukum tersebut menunjukkan suatu hal yang positif. Hal tersebut menurutnya merupakan bentuk dukungan dari para pemangku kepentingan di bidang hukum yang mendukung sepenuhnya langkah tegas dari pemerintah.

"Sehingga kita tidak surut lagi. Kita sudah buktikan yang nyata nyatanya sudah melanggar hukum, kita akan tindak tegas dengan cara cara hukum," terang Wiranto.

Dirinya pun membantah anggapan yang mengatakan bahwa tim tersebut bagian dari kediktaktoran atau bahkan kembali ke cara-cara orde baru bahkan menuding Jokowi diktaktor.

Justru menurut dirinya para ahli hukum tersebut lah yang membantu dan menjamin bahwa pemerintah tidak akan menjadi diktaktor dalam penindakan hukum dan pihaknya semata mata menegakkan hukum yang sudah disepakpati bersama. (OL-8)

Baca Juga

Antara

Marko Simic Belum Dalam Kondisi Terbaik

👤Ant 🕔Minggu 16 Januari 2022, 23:24 WIB
Marko Simic selalu ditarik keluar pada babak kedua oleh Alessio dalam tiga pertandingan Januari...
Antara

Majelis Hakim PKPU PT Alam Galaxy Diduga Langgar Kode Etik

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 16 Januari 2022, 23:06 WIB
Mahkamah Agung (MA) menegaskan, majelis hakim tak boleh mengadili kasus hukum yang sama di pengadilan tingkat...
MI/Ramdani

Dongkrak Elektabilitas, Airlangga Harus Manfaatkan Saluran DIgital 

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 16 Januari 2022, 22:07 WIB
Karena itu, Airlangga harus jalankan praktik dan pola pikir di jalur digital. Dalam kajian komunikasi politik di kenal level komunikasi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya