HNW Rencana Tim Hukum Nasional Kebablasan

WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan rencana Menko Polhukam Wiranto membentuk Tim Hukum Nasional adalah hal yang berlebihan. Hal itu tidak sesuai dengan konstitusi dan era reformasi.

"Menurut saya itu kebablasan memang ya, karena kan kita berada di era reformasi yang salah satu daripada produk reformasi adalah UUD kita yang diubah. UUD yang diubah menegaskan Indonesia negara hukum, bukan negara mencurigai, negara yang melakukan tindakan overlapping," ujar HNW di gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/5).

HNW mengatakan, terkait penegakan hukum sudah ada kepolisian dan kejaksaan. Kedua institusi itu harus dimanfaatkan dengan maksimal.

"Kenapa itu tidak diberdayakan untuk kemudian melakukan penegakan hukum. Jangan kemudian pendekatannya politik di zaman sekarang ini, saya kira itu tidak membantu orang untuk percaya Indonesia sedang melaksanakan penegakan hukum," ungkapnya.

Ia mengimbau Menko Polhukam untuk mengembalikan kewenangan penegakan hukum kepada lembaga-lembaga yang sudah diberikan kewenangan tersebut. Sesuai dengan apa yang tercantum dalam UUD 1945.

Sebelumnya, usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas tingkat menteri tentang permasalahan hukum pascapemilu 2019, Wiranto mengatakan salah satu keputusannya membentuk Tim Hukum Nasional. Tim akan berisi para hukum tata negara, akademisi dan para ahli.

Tim Hukum Nasional akan dibentuk untuk mengkaji berbagai ucapan dan tindakan para tokoh yang dianggap provokatif serta melawan hukum. Tim itu akan mengkaji setiap tindakan dan ucapan yang dikeluarkan pascapemilu 2019 berlangsung.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari