Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Faujia Helga Tampubolon, angkat suara terkait isu penambangan yang akan dilakukan di wilayah Raja Ampat, Papua.
Viralnya kasus pencemaran lingkungan di Raja Ampat akibat aktivitas industri tambang nikel memicu polemik berkelanjutan. Sejumlah pihak mengaku menyayangkan hal tersebut.
Ia mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2014 adalah tentang perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Papua tengah disorot akibat tambang nikel di Raja Ampat yang kaitannya dengan sumber daya alam dan masalah kesejahteraan. Perlu pendekatan bukan hanya keamanan menyelesaikan masalah Papua
KEMENTERIAN Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut PT Gag Nikel telah menjalankan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, sesuai dengan prosedur yang ada.
PENGAMAT ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menegaskan pentingnya penghentian total kegiatan tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi mengumumkan bahwa lima perusahaan tambang telah mengantongi izin untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
MENINDAKLANJUTI arahan Menteri Kehutanan atas isu lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kehutanan akan menyiapkan langkah hukum.
Dua perusahaan memperoleh izin dari pemerintah pusat dan tiga perusahaan lainnya memperoleh izin dari pemerintah daerah atau bupati Raja Ampat.
Anggota DPR ini mendesak agar perusahaan tambang di Raja Ampat tidak hanya diperiksa, melainkan juga diproses hukum apabila ditemukan pelanggaran signifikan.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak aktivitas pertambangan terhadap kawasan wisata Raja Ampat,
WAKIL Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Hariyadi mengatakan, pihaknya akan segera mendatangi untuk mengecek secara langsung lokasi tambang nikel Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Pengamat maritim Marcellus Hakeng Jayawibawa memperingatkan dunia akan memandang Indonesia sebagai pihak yang gagal menjaga warisan alamnya.
Langkah pemerintah menutup sementara seluruh proses dan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat tepat dilakukan guna mencegah potensi kerusakan di kawasan itu.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendesak pemerintah untuk meninjau kembali izin pertambangan nikel yang dimiliki PT Gag Nikel.
DEWAN Pakar Pengurus Pusat Pemuda Katolik sekaligus pengamat maritim Marcellus Hakeng Jayawibawa menyebut aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, harus dihentikan total.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah memberikan arahan tegas untuk tidak menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) baru di Raja Ampat.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melakukan pengawasan terhadap kegiatan tambang nikel Raja Ampat.
PT Gag Nikel angkat bicara terkait keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal penghentian sementara kegiatan operasional perusahaan di Pulau Gag, Raja Ampat.
Sekretaris Kabinet (Seskab) RI, Teddy Indra Wijaya, memastikan bahwa pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved