Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
BESOK, Selasa (10/6) warga dari berbagai kalangan baik mahasiswa, pelajar hingga dari berbagai suku di Sorong Raya berencana untuk menggelar aksi solidaritas.
Aksi solidaritas dilakukan untuk menolak keberadaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Koordinator aksi, Abner Dimara, menyebut warga peserta aksi direncanakan berkumpul di Ramaya Mall dan Sorong City Area. Massa akan bergerak menuju kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Abner menyatakan pemerintah melalui Menteri ESDM Balil Lahadalia dan Gubernur Papua Barat Daya, dalam kunjungan mereka baru-baru ini mengatakan bahwa Raja Ampat baik-baik saja dan semua berita tentangnya adalah hoaks.
"Tetapi kenyataan justru menunjukkan bahwa merekalah yang menyebarkan hoaks. Data Menteri Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa semua tambang di Raja Ampat tidak memenuhi syarat karena merupakan wilayah kepulauan yang tidak boleh ditambang, dan terbukti mayoritas perusahaan tidak memiliki amdal untuk beroperasi," kata Abner dalam keterangannya, Senin (9/6).
Abner melanjutkan, demikian halnya kunjungan mereka adalah ke Pulau Gag dan disambut oleh keluarga pekerja di PT Gag Nikel, sehingga bukan merupakan representasi masyarakat adat. Di luar itu, empat perusahaan lainnya di luar Pulau Gag menambang persis di daerah konservasi dan Geopark UNESCO sehingga berpotensi merusak kekayaan alam di sana.
"Raja Ampat adalah kebanggan kita bersama. Surga kecil yang jatuh ke bumi, warisan berharga untuk generasi kita di kemudian hari. Oleh sebab itu, menjaganya adalah mutlak perlu bagi kita semua. Tambang Nikel belum pernah mensejahterakan masyarakat, dan hanya merusak," sambung Abner.
"Oleh sebab itu, marilah terlibat dalam perjuangan kita bersama nanti. Hanya dengan gerakan kita bersama, dari rakyat, perjuangan untuk Raja Ampat dapat diselamatkan. Mari bersatu dalam aksi besar kita nanti. Selamatkan Raja Ampat, selamatkan surga bumi. Tutup mata, lawan balik! Papua bukan tanah kosong! Save Raja Ampat!," tandasnya. (MS/E-4)
Bila keseimbangan ekosistem terganggu, rantai makanan yang menopang kehidupan spesies-spesies ini akan runtuh.
Jika pembangunan hanya diartikan sebagai akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, kasus Raja Ampat menjadi cerminan kegagalan dalam memahami esensi keberlanjutan.
PT Vale Indonesia (Tbk) berhasil mempertahankan kinerja yang kuat dan terus menegaskan posisinya sebagai pemimpin industri dalam bidang keberlanjutan, inovasi, dan kemajuan.
KPK memiliki data soal terjadinya dugaan rasuah dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.
BEM PTNU membantah isu yang menyebutkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat,
KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan aktivitas tambang nikel Raja Ampat, Papua, telah menimbulkan pelanggaran HAM.
Ketika awak media menanyakan apakah hal yang digali adalah terkait dugaan kerusakan lingkungan, Sandi belum bisa menjawab.
Dampak ekologis dari pertambangan di pulau-pulau kecil, seperti yang terjadi di Raja Ampat, dinilainya sangat destruktif dan bisa bersifat permanen.
“Jika pengawasannya lemah, perusahaan bisa saja diam-diam melanjutkan operasi sambil menunggu hasil gugatan."
KETUA Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya akan mengecek langsung aktivitas tambang nikel Raja Ampat yang dilakukan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Papua Barat Daya.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan bahwa usulan rumah subsidi seluas 18 meter persegi bersifat sebagai opsi tambahan, bukan menggantikan regulasi sebelumnya.
KOMNAS HAM menilai penambangan nikel di enam pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, seharusnya tidak dilakukan. Mengingat, keenam pulau tersebut berada di pulau kecil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved