Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar diskusi membahas masalah pertambangan di Indonesia, hari ini, Kamis (24/7). Perwakilan pemerintah diminta hadir.
“Hari ini, KPK menggelar diskusi untuk menyampaikan rekomendasi strategis kepada para pemangku kepentingan di sektor pertambangan,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis (24/7).
Budi mengatakan, perwakilan pemerintah yang dipanggil mulai dari Kementerian Perdagangan sampai Kementerian Keuangan. Bahasan terkait kajian yang dibuat oleh KPK. “Khususnya terkait tata kelola nikel,” ucap Budi.
Menteri Kehutahan Raja Juli Antoni menjadi salah satu pihak yang diundang, dan sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK. Dia mengaku akan menjadi pendengar, atas temuan KPK, nanti.
“Disebutkan sudah mengagendakan studi tentang beberapa aspek tentang pertambangan,” kata Raja Juli.
Raja Juli juga menyebut pihaknya terbuka diajak diskusi dengan KPK untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di Indonesia. Dia belum tahu isi bahasan dalam pertemuan ini.
“Saya belum tahu, saya, karena langsung dipimpin oleh Pak Ketua KPK,” tutur Raja Juli. (Can/P-3)
Sebanyak 228 kepala keluarga (KK) direlokasi ke kawasan perhutanan sosial dengan total luasan mencapai 635,83 hektare.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ditjen Gakkum melakukan penyegelan terhadap 3 subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran terkait tata kelola kehutanan di Kabupaten Tapanuli Selatan
Menhut Raja Juli Antoni akan mencabut 20 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mencakup area seluas 750 ribu hektare, termasuk di wilayah banjir Sumatra.
Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan dukungan penuh terhadap inisiatif Kementerian Kehutanan dibawah kepemimpinan Raja Antoni.
Norwegia memuji langkah Indonesia mengakui 1,4 juta hektare hutan adat sebagai kebijakan berani untuk tata kelola hutan berkelanjutan.
Novel Baswedan menduga ada intervensi dalam kasus izin pengelolaan tambang nikel di Konawe Utara.
Pertambangan nikel ilegal di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah pada 25 Oktober - 4 November 2025 ditindak.
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti tidak ditemukannya dokumen Surat Keputusan (SK) pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat.
Untuk memaksimalkan hal tersebut, aktivitas pertambangan nikel di Indonesia juga harus memperhatikan aspek-aspek sesuai kaidah yang berlaku, terutama dampak lingkungan.
Aquila Nickel Group menilai implementasi RCS sebagai langkah krusial dalam memperkuat tata kelola internal di tengah regulasi ketat sektor pertambangan.
Patok itu justru dipasang untuk melindungi wilayah konsesi dari dugaan penyerobotan oleh PT P, yang dituding melakukan penambangan nikel ilegal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved